JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Mantan anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi mengaku khilaf menerima uang senilai USD 2,64 juta atau sekitar Rp 40 miliar terkait kasus korupsi proyek BTS 4G pada Bakti Kominfo. Dalam pembelaannya, Achsanul menyebut pernah menerima bintang jasa dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Atas sejumlah rekomendasi hasil pemeriksaan dan kegiatan sosial yang saya lakukan, saya diberikan penghargaan Bintang Jasa Utama oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2019,” kata Achsanul saat membacakan nota pembelaan di sidang PN Tipikor Jakarta, Selasa, 28 Mei 2024.
Achsanul mengaku dunianya runtuh akibat kasus ini dan menyatakan bahwa namanya hancur. Dia mengatakan, “Hampir 8 bulan saya berada di dalam tahanan. Hukuman ini sangat berat bagi saya. Dunia seolah runtuh, saya hampir kehilangan semuanya, 35 tahun berkarier sebagai profesional, politisi, dan terakhir 10 tahun sebagai birokrat seolah hilang tidak berbekas. Saya menjadi terdakwa.”
Achsanul juga menyesali tindakannya dan berharap majelis hakim memberikan putusan yang adil. Dia mengatakan, “Jika kekhilafan saya ini dianggap sebagai kesalahan, saya pasrahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Namun, jika kesalahan saya ini dianggap sebagai suatu kekhilafan, saya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memaafkan saya. Penahanan yang sudah saya jalani selama hampir 8 bulan ini sudah cukup untuk menghukum saya dari kesalahan yang saya lakukan.”
Achsanul menyinggung kontribusinya selama 10 tahun bekerja di BPK, termasuk rekomendasi terkait Hotel Hilton dan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), perbaikan tata kelola Gelora Senayan, dan inventarisasi aset negara.
Dituntut 5 Tahun Penjara
Achsanul Qosasi dituntut 5 tahun penjara oleh jaksa yang meyakini Achsanul terbukti menerima uang senilai USD 2,64 juta atau Rp 40 miliar terkait kasus korupsi proyek BTS 4G pada Bakti Kominfo.
“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Achsanul Qosasi berupa pidana penjara selama 5 tahun dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa,” kata jaksa saat membacakan surat tuntutan di PN Tipikor Jakarta, Selasa 21 Mei 2024.
Jaksa juga menuntut Achsanul membayar denda Rp 500 juta. Apabila denda tak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Achsanul didakwa melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. HUM/GIT
