SABANG, Memoindonesia.co.id – Komitmen dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), getol dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang.
Terutama pengawasan terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM), yang belakangan perlu diwaspadai. Tujuannya agar tidak terjadi persoalan bagi WNI di kemudian hari di negeri orang.
Bertempat di Kota Sabang, Kantor Imigrasi Sabang membentuk dan melaksanakan penyuluhan Desa Binaan Imigrasi, Selasa, 28 Mei 2024, untuk melaksanakan kedua Undang-Undang tersebut.
Kepala Kantor Imigrasi Sabang, Lutfi, melalui Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Mirza Dwi Mitri Patria mengatakan, Desa Binaan Imigrasi yang pertama kali dibentuk yakni Desa Le Meulee.
“Di Desa Le Meulee ini, kami menunjuk seorang Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) yang bertugas dan bertanggungjawab atas pembinaan, koordinasi, pembimbingan, pelayanan dan pengumpulan informasi,” ujar Mirza usai memberikan sosialisasi.
Dijelaskan Mirza, Desa Binaan lmigrasi yang merupakan amanat undang undang dalam rangka mencegah TPPO dan TPPM ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tindak pelanggaran HAM tersebut.
“Kami sangat berharap sinergitas yang sudah terjalin dengan para stakeholder di Kota Sabang ini dapat membantu pengawasan terhadap TPPO. Kami juga mengimbau kepada masyarakat, jika ada gelagat yang ke arah sana, bisa dilaporkan,” pungkas mantan Kasi Doklan pada Kanim Kelas I TPI Wonosobo ini. HUM/BOY
