JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa Indonesia saat ini berada dalam keadaan darurat judi online. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap kabar seorang perwira TNI yang diduga bunuh diri karena terlilit utang judi online.
Budi Arie Setiadi menyampaikan keprihatinan dan belasungkawa atas kejadian tersebut. “Kami ingin kembali menekankan bahwa Indonesia darurat judi online. Satu dari sekian banyak orang, terutama kasus terkini adalah kabar bahwa seorang perwira TNI bunuh diri karena diduga terlilit utang karena judi online,” ujar Budi dalam Konferensi Pers terkait Perkembangan Terbaru Pemberantasan Judi Online melalui saluran telekonferensi, Jumat 24 Mei 2024.
Selama periode 2023 hingga Maret 2024, akumulasi perputaran uang judi online di Indonesia mencapai Rp 427 triliun, dengan rincian Rp 327 triliun sepanjang 2023 dan Rp 100 triliun di kuartal pertama 2024 (Januari-Maret). Data ini bersumber dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Budi mengungkapkan bahwa angka tersebut menunjukkan praktik ilegal ini masih marak di masyarakat dan menyinggung potensi tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Sejak 17 Juli 2023 hingga 22 Mei 2024, pemerintah telah memblokir akses ke 1.918.520 konten bermuatan judi online. Selain itu, Kominfo mengajukan penutupan 555 akun e-wallet terkait judi online kepada Bank Indonesia dan pemblokiran 5.364 rekening bank terkait judi online kepada OJK selama periode yang sama.
Fenomena phising juga mengancam dengan 18.877 konten judi daring menyusup ke lembaga pendidikan dan lebih dari 22.714 konten ke situs-situs pemerintahan sejak 2023 hingga 22 Mei 2024.
“Sesuai dengan tugas pokok fungsi Kominfo, kami melakukan pencegahan dengan memblokir dan memberikan peringatan kepada semua ekosistem yang terlibat dalam judi online. Tugas lainnya berada pada OJK, BI, kepolisian, aparat penegak hukum, kejaksaan, dan Kementerian Luar Negeri untuk melakukan lobby terhadap negara lain, karena di negara lain ini legal,” jelas Budi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menaruh perhatian lebih terhadap pembasmian judi online di Tanah Air. Dalam Rapat Internal Kabinet pada 22 Mei kemarin, disepakati pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online.
Kominfo juga mengumumkan dua kebijakan baru sebagai langkah tegas. Pertama, denda Rp 500 juta per konten judi online akan dikenakan kepada pengelola platform digital seperti X, Google, Meta, TikTok yang tidak kooperatif dalam memberantas konten judi online. Kedua, pencabutan izin bagi penyelenggara internet service provider (ISP) yang tidak kooperatif.
“Kami sudah mengetahui ISP-ISP mana saja yang memfasilitasi judi online. Tunggu waktunya saja, nanti kita tutup dan umumkan PT-nya dan siapa pemiliknya,” tegas Budi. HUM/GIT
