SURABAYA, Memoindonesia.co.id – Subandi resmi menjabat sebagai Pj Bupati Sidoarjo. Jabatan ini diberikan usai Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor ditahan KPK.
Surat penugasan pada Subandi ini diberikan oleh Penjabat (Pj) Sekdaprov Jatim Bobby Soemiarsono di Kantor Gubernur, Rabu, 8 Mei 2024 pagi.
Bobby mengatakan, Pemprov Jatim sebagai wakil pemerintah pusat di daerah menyatakan keprihatinan atas kasus yang terjadi di Sidoarjo.
“Kami pemerintah provinsi turut prihatin dengan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Kami juga mendoakan yang terbaik untuk Pemda Sidoarjo dan masyarakat,” kata Bobby.
Bobby mengatakan, untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati Sidoarjo, maka Pemprov Jatim memberikan penugasan kepada Wakil Bupati Subandi sebagai Plt Bupati Sidoarjo sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 65 Ayat 3 dan Pasal 66 Ayat 1 Huruf C.
“Bahwa apabila bupati definitif menjalani masa tahanan, beliau dilarang menjalankan tugas dan kewenangan. Otomatis agar roda pemerintahan tetap berjalan, sesuai Pasal 66 Ayat 1 Huruf C, maka tugas dilaksanakan oleh bapak wakil bupati selaku Plt Bupati,” lanjut Bobby.
Tugas paling penting Plt Bupati Sidoarjo, kata Bobby, adalah menjalankan roda pemerintahan, tugas pemerintahan dan pembangunan khususnya pelayanan publik harus tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Sehingga masyarakat tetap dapat terlayani dengan baik dan seluruh administrasi yang ada di Kabupaten Sidoarjo berada di dalam tanggung jawab beliau sebagai Plt Bupati Sidoarjo,” terang Bobby.
Bobby menyebut, Plt Bupati Sidoarjo Subandi akan menjalankan tugas pengganti bupati definitif hingga pelantikan bupati Sidoarjo terpilih.
“Tergantung nanti hasil Pilkada 27 November nanti, pada saat dilantik,” katanya.
Bobby juga berpesan agar Subandi bisa menakhodai Sidoarjo untuk sementara dan melanjutkan roda pemerintahan serta proses pembangunan.
“Pelayanan publik harus dipastikan tidak terganggu, karena ini hak masyarakat. Ini yang paling penting, dari semua jenis pelayanan publik yang ada di Sidoarjo,” tambahnya.
Menurut Bobby, Sidoarjo banyak mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri terkait pelayanan publik, sehingga ia berharap Plt Bupati Sidoarjo mampu meneruskan dan menjaga kiprah tersebut.
Sementara itu, Pemprov Jatim akan terus melakukan upaya pencegahan korupsi yang dinilai masih mengakar selama tiga kali masa kepemimpinan di Kabupaten Sidoarjo.
“Upaya sudah kita lakukan pada saat seluruh bupati wali kota itu dilantik. Ada pakta integritas. Kemudian secara administrasi juga sudah dilakukan, ada pemeriksaan dari inspektorat, pemeriksaan dari BPK, BPKP yang dilakukan secara periodik. Ini adalah satu upaya untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam proses administrasi keuangan,” tandas Bobby. HUM/GIT
