JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melaporkan dugaan korupsi terkait penggunaan dana di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Namun, sehari setelahnya, KPK telah mengumumkan bahwa mereka telah memulai penyelidikan dan kasus tersebut sudah naik ke tingkat penyidikan.
Kemenkeu juga telah membentuk tim terpadu dengan LPEI, BPKP, JAMDatun, dan Inspektorat Kemenkeu untuk menyelidiki kredit-kredit bermasalah di LPEI.
“Mohon kami sampaikan bahwa KPK telah menerima laporan dugaan tindak pidana korupsi ini pada 10 Mei 2023. Setelah melakukan penelaahan, kami telah memulai penyelidikan pada 13 Februari 2024 dan hari ini, segenap proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan telah berjalan,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers di gedung KPK, Selasa, 19 Maret 2024.
Meskipun KPK telah memulai penyidikan, mereka menegaskan bahwa ini bukanlah proses yang terburu-buru dalam penanganan kasus.
“Kami menegaskan bahwa ini bukan proses yang terburu-buru,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 19 Maret 2024.
KPK juga mengumumkan bahwa mereka tidak ingin bersaing cepat dengan Kejaksaan Agung dalam penanganan kasus ini.
“Tidak ada proses yang cepat-cepatan,” tambahnya.
Namun demikian, KPK belum mengungkap tersangka dalam kasus ini dan belum menjelaskan apakah kasus yang mereka tangani sama dengan yang dilaporkan oleh Sri Mulyani ke Kejagung.
KPK juga meminta Kejagung untuk menghentikan proses hukum jika kasus yang diusut ternyata sama dengan yang sedang mereka selidiki.
“Kami meminta Kejagung untuk menghentikan proses hukum jika kasus yang diusut sama dengan yang sedang kami telusuri,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.
Kejagung, di sisi lain, menyatakan bahwa kasus yang melibatkan LPEI cukup banyak dan mereka masih mempelajari laporan yang diterima dari Sri Mulyani.
Ketut Sumedana, Kapuspenkum Kejagung, mengatakan bahwa kasus ini juga terdaftar di Mabes Polri dan mereka perlu berkoordinasi dalam penanganan kasus ini.
“Kami masih dalam tahap mempelajari dan menelaah laporan dari Menkeu tersebut,” kata Ketut Sumedana. CAK/RAZ
