JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Dugaan korupsi penggunaan dana di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) telah mencuat ke permukaan. Menteri Keuangan Sri Mulyani langsung melaporkan hal ini kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Dalam rangka mengusut dugaan korupsi tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah membentuk tim terpadu bersama LPEI, BPKP, JAMDatun, dan Inspektorat Kemenkeu. Semua kredit bermasalah di LPEI akan diselidiki.
Terungkap bahwa ada 4 debitur yang diduga melakukan fraud dengan total pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp 2,5 triliun. Sri Mulyani menekankan pentingnya LPEI bersih dari korupsi.
“Pada hari ini, kami mengunjungi Kejaksaan dan Pak Jaksa Agung Pak Burhanuddin dengan sangat baik hati menerima hasil pemeriksaan tim terpadu kami, terutama terkait kredit bermasalah yang diduga terjadi fraud,” kata Sri Mulyani di Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Senin, 18 Maret 2024.
“Hari ini kami khususnya membawa informasi mengenai 4 debitur yang diduga melakukan fraud dengan total outstanding pinjaman Rp 2,5 triliun,” tambahnya.
Di kesempatan yang sama, Burhanuddin mengungkapkan empat perusahaan yang diduga terlibat dalam fraud, dengan rincian sebagai berikut:
1. RII sebesar Rp 1,8 triliun
2. SMS Rp 216 miliar
3. SPV Rp 144 miliar
4. PRS Rp 305 miliar
“Totalnya adalah Rp 2.505.119.000.000 triliun. Ini tahap pertama, masih ada tahap berikutnya,” jelas Burhanuddin.
Dia juga mengingatkan perusahaan yang sedang dalam pemeriksaan BPKP untuk segera menindaklanjuti masalah ini. Burhanuddin menegaskan bahwa tidak akan ragu untuk menggunakan jalur hukum jika ada perusahaan yang tidak bekerja sama.
Kejaksaan Agung juga mengungkap empat bidang usaha dari perusahaan yang dilaporkan, mulai dari kelapa sawit hingga nikel.
“Perusahaan-perusahaan ini bergerak di bidang kelapa sawit, batu bara, nikel, dan perusahaan perkapalan,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana di Kantor Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Senin, 18 Maret 2024.
Ketut menjelaskan bahwa ada empat perusahaan yang telah dilaporkan ke Kejaksaan Agung, sementara enam perusahaan lainnya masih dalam proses audit oleh BPKP, Inspektorat Keuangan Kemenkeu, dan JAMdatun.
“Untuk tahap awal, ada empat perusahaan. Selanjutnya, ada enam perusahaan dengan total nilai Rp 3 triliun,” tambahnya.
Terdapat informasi bahwa akan ada batch kedua yang terdiri dari 6 perusahaan dengan nilai dugaan fraud Rp 3 triliun dan 85 miliar. Burhanuddin menegaskan pentingnya perusahaan-perusahaan yang sedang dalam pemeriksaan BPKP untuk segera menindaklanjuti.
“Kami mengingatkan kepada perusahaan debitur batch kedua yang sedang diperiksa oleh BPKP untuk segera bertindak sesuai kesepakatan dengan BPKP, Inspektorat, dan JAMDatun, sebelum kami mengambil tindakan hukum,” tegas Burhanuddin di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Senin, 18 Maret 2024.
Namun, Burhanuddin belum merinci nama-nama perusahaan debitur batch kedua yang sedang dalam pemeriksaan BPKP. CAK/RAZ
