MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Seni Budaya
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Indeks
MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Ekbis
  • Hukum
  • Gaya Hidup
  • Foto
  • Indeks
Search
  • Kategori Berita
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Peristiwa
    • Pendidikan
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Olahraga
    • Religi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Link Terkait
    • Redaksi
    • Tentang Kami
    • Kontak
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Media Siber
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright 2023 - MemoIndonesia.co.id

Kepala BPN Kota Kupang Tersangka Korupsi Aset Rp 5,9 Miliar

Publisher: Redaktur 16 Januari 2024 2 Min Read
Share
Tersangka dugaan korupsi digiring keluar dari ruang Pidana Khusus Kejati NTT.
Ad imageAd image

MATARAM, Memoindonesia.co.id – Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) menetapkan HFX, Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Kupang, dan PK, penerima tanah seluas 400 meter persegi, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengalihan aset Pemkab Kupang senilai Rp 5 miliar.

Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati NTT, Raka Putra Dharmana, kedua tersangka ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi NTT. PK diduga sebagai penerima tanah yang menjadi objek pengalihan aset Pemkab Kupang.

“Dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pengalihan aset Pemkab Kupang. Mereka adalah HFX dan PK,” ungkap Raka, Selasa, 16 Januari 2024.

Baca Juga:  Hasnaeni 'Wanita Emas' Mengaku Diintimidasi Sesama Napi di Rutan Pondok Bambu

Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-28/N.3/Fd.1/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 untuk PK, dan Nomor: Print-29/N.3/Fd.1/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 untuk HFX.

“Setelah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk, dan barang bukti, penyidik menemukan dua bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka,” jelas Raka.

Perbuatan yang dituduhkan kepada kedua tersangka diperkirakan telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 5,9 miliar, sebagaimana terungkap dalam laporan audit Inspektorat Provinsi NTT Nomor: X.IP.775/13/2023.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Baca Juga:  Kejagung Ikut Banding, Tom Lembong Siap Adu Argumen Soal Vonis Korupsi Impor Gula

Selain itu, dakwaan subsidiar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat ke-1 KUHP juga dikenakan kepada keduanya.

Ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun dihadapi oleh tersangka PK dan HFX. Keduanya langsung ditahan oleh penyidik di Rumah Tahanan Negara Kelas II Kupang, dimulai sejak hari ini hingga 20 hari ke depan. CAK/RAZ

TAGGED: Aset Pemkab Kupang, Kasipenkum Kejati NTT, Kejati NTT, Kepala BPN, Korupsi, Kota Kupang, Penerima Tanah, Pidsus, Raka Putra Dharmana, Rumah Tahanan Negara Kelas II Kupang, Tipikor
Share this Article
Facebook Twitter Pinterest Whatsapp Whatsapp Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Wink0
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ad imageAd image

BERITA TERKINI

ICW Kritik KPK Baru Umumkan SP3 Kasus Tambang Konawe Utara Rp 2,7 Triliun Setelah Setahun
29 Desember 2025
KPK Bantah Ada Tekanan Politik di Balik SP3 Kasus Tambang Rp2,7 Triliun
29 Desember 2025
Ayu Aulia Klarifikasi Isu Tim Kreatif Kemhan, Ternyata Terlibat di Ormas Bela Negara
29 Desember 2025
SP3 Kasus Tambang Rp2,7 Triliun Jadi Sorotan, KPK Dinilai Catat Prestasi Buruk
29 Desember 2025
Dolfie OFP Resmi Jabat Ketua DPD PDI-P Jateng 2025-2030, Anak Puan Jadi Wakil Ketua
29 Desember 2025
Ad imageAd image

NASIONAL

ICW Kritik KPK Baru Umumkan SP3 Kasus Tambang Konawe Utara Rp 2,7 Triliun Setelah Setahun
29 Desember 2025
KPK Bantah Ada Tekanan Politik di Balik SP3 Kasus Tambang Rp2,7 Triliun
29 Desember 2025
Ayu Aulia Klarifikasi Isu Tim Kreatif Kemhan, Ternyata Terlibat di Ormas Bela Negara
29 Desember 2025
SP3 Kasus Tambang Rp2,7 Triliun Jadi Sorotan, KPK Dinilai Catat Prestasi Buruk
29 Desember 2025
Ad imageAd image

TERPOPULER

Satgas PKH Serahkan Rp 6,6 Triliun ke Negara, Digunakan Tambal Defisit APBN
27 Desember 2025
Safa Marwah Klarifikasi Bantah Isu Kedekatan dengan Ridwan Kamil
28 Desember 2025
Dosen Gugat UU ke MK, Minta Gaji Pokok Disetarakan dengan UMR
27 Desember 2025
Program Makan Bergizi Gratis 2026 Dimulai Serentak 8 Januari
27 Desember 2025

Baca Berita Lainnya:

Korupsi

ICW Kritik KPK Baru Umumkan SP3 Kasus Tambang Konawe Utara Rp 2,7 Triliun Setelah Setahun

Korupsi

KPK Bantah Ada Tekanan Politik di Balik SP3 Kasus Tambang Rp2,7 Triliun

Gaya Hidup

Ayu Aulia Klarifikasi Isu Tim Kreatif Kemhan, Ternyata Terlibat di Ormas Bela Negara

Korupsi

SP3 Kasus Tambang Rp2,7 Triliun Jadi Sorotan, KPK Dinilai Catat Prestasi Buruk

MemoIndonesia.co.id

Memo Indonesia adalah media online yang menyajikan beragam informasi dari seluruh sudut nusantara.

Quick Links
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
About US
  • Kontak
  • Tentang Kami
  • Karir
  • Redaksi

Copyright 2023 – MemoIndonesia.co.id

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?