Memoindonesia.co.id – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyelidikan dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa terkait pembayaran komisi asuransi perkapalan selama tahun anggaran 2015-2020.
Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni, Evan Eryanto, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Dalam keterangan tertulis pada Selasa, 9 Januari 2024, Evan mengatakan, “Kami sepenuhnya mendukung dan siap bekerja sama dengan KPK untuk menegakkan hukum sebagaimana yang berlaku di negara ini.”
Sebagai perusahaan pelat merah, Pelni menegaskan prinsip integritas dan profesionalisme kepada seluruh pegawai. Pelni telah mengimplementasikan seperangkat aturan terkait pencegahan korupsi, termasuk pedoman pelaporan melalui whistle-blowing system, pedoman pengendalian gratifikasi, serta menerapkan standar ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
Evan menyatakan bahwa nilai utama AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) menjadi pedoman bagi seluruh pegawai Pelni dalam menjalankan tugas sehari-hari. Untuk meningkatkan kesadaran anti-korupsi, Pelni juga telah mengadakan sosialisasi nilai-nilai antikorupsi bagi seluruh pegawai dengan melibatkan KPK.
Manajemen Pelni menunjukkan komitmennya dalam menegakkan sikap antikorupsi dengan memberhentikan pegawai yang terbukti melakukan pemungutan liar kepada penumpang kapal Pelni pada tahun 2023.
“Manajemen saat ini tidak segan untuk menindak tegas apabila ada oknum pegawai yang melakukan tindakan korupsi sekecil apapun. Kami berharap seluruh pegawai dapat menunjukkan integritas yang tinggi dan memberikan pelayanan yang excellent kepada masyarakat, khususnya pengguna jasa kapal Pelni,” ungkap Evan.
Sebelumnya, KPK mengumumkan bahwa mereka tengah melakukan penyidikan baru terkait dugaan korupsi terkait asuransi di Pelni. Dugaan korupsi ini diperkirakan merugikan negara dengan jumlah belasan miliar rupiah.
“KPK saat ini telah memulai proses penyidikan perkara dugaan korupsi terkait dengan pembayaran komisi untuk asuransi perkapalan milik PT PELNI (Persero) tahun anggaran 2015-2020,” ujar Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri. CAK/RAZ
