JAKARTA, Memoindonesia.co.id – KPK memeriksa mantan Kepala BPN Sidoarjo Muh. Rizal bersama dua pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mendalami kewenangan serta proses penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU), Rabu 18 November 2026.
Muh Rizal yang kini menjabat Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang diperiksa bersama Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi serta Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya.
Ketiganya diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik meminta keterangan para saksi terkait kewenangan dan mekanisme penerbitan HGB maupun HGU di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
“Saksi ASN diminta keterangannya terkait kewenangan dan proses penerbitan HGB maupun HGU,” kata Budi Prasetyo dikutip Jumat 20 November 2026.
Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami peran masing-masing pejabat berdasarkan jabatan dan kewenangannya.
Asnaedi dimintai keterangan mengenai tugasnya sebagai Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.
Sementara Virgo Eresta Jaya didalami terkait fungsi dan tugasnya sebagai Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, termasuk kaitannya dengan penerbitan HGB dan HGU.
Adapun Muh Rizal dimintai penjelasan mengenai kewenangan serta prosedur penerbitan hak atas tanah dalam kapasitasnya sebagai direktur.
Selain memeriksa tiga pejabat ATR/BPN, KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap pihak swasta bernama R. Eko Yufri Krismawan Nugroho. Yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sesuai jadwal penyidik.
Budi menjelaskan, KPK akan kembali melayangkan panggilan untuk meminta keterangan yang bersangkutan dalam perkara tersebut.
Dugaan Suap Pengurusan HGB Summarecon Agung
Penyidikan kasus ini juga mengarah pada dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam pengurusan HGB milik PT Summarecon Agung Tbk.
KPK membuka peluang mendalami lebih jauh kemungkinan keterlibatan Asnaedi dan Virgo Eresta Jaya dalam perkara tersebut.
Sebelumnya, penyidik KPK menggeledah ruang kerja kedua direktur jenderal itu pada 17 September 2026.
Penggeledahan dilakukan untuk mencari dan mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan penyidikan.
Meski demikian, KPK belum mengungkap secara terperinci sejauh mana keterlibatan kedua pejabat tersebut dalam dugaan suap pengurusan HGB.
Budi mengatakan, seluruh barang bukti hasil penggeledahan akan diekstrak, ditelaah, dan dianalisis penyidik.
Langkah tersebut dilakukan untuk menyusun konstruksi perkara secara utuh sekaligus menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Delapan Orang Telah Ditetapkan sebagai Tersangka
Dalam pengembangan perkara dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.
Empat di antaranya disebut sebagai orang dekat Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Mereka adalah Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry.
Selain itu, KPK menetapkan Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Lampri serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung.
Dua tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi dan Rizal Pahlevi.
Kedelapan tersangka tersebut saat ini ditahan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk kepentingan penyidikan.
Pemeriksaan tiga pejabat ATR/BPN ini menjadi bagian dari upaya KPK mengurai proses penerbitan hak atas tanah sekaligus menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara suap pengurusan HGB. HUM/GIT

