JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan aturan baru tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjelang sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dijadwalkan pekan depan, Rabu 18 November 2026.
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kadivhumas Polri Irjenpol Johnny Edison Isir membenarkan penerbitan aturan tersebut. Dia juga mengakui sidang etik terhadap Listyo Sigit menjadi salah satu pertimbangan utama perubahan regulasi itu.
“Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya,” kata Isir, Rabu 18 November 2026.
Isir menjelaskan, Perpol Nomor 4 Tahun 2026 disahkan dan diundangkan pada Senin 16 November 2026.
Terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan norma dalam aturan tersebut.
Salah satu perubahan krusial menyangkut komposisi keanggotaan majelis KKEP. Dalam aturan sebelumnya, anggota majelis harus memiliki pangkat sama atau lebih tinggi daripada terduga pelanggar.
Kini, ketentuan Pasal 42 ayat (3) diubah sehingga keanggotaan KKEP dapat berasal dari personel berpangkat satu tingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah daripada terduga pelanggar.
“Dengan demikian, pangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dapat menjadi anggota KKEP,” papar Isir.
Ketentuan serupa juga berlaku untuk keanggotaan KKEP Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (3).
Perubahan ini membuka ruang bagi personel berpangkat lebih rendah untuk menjadi anggota majelis pemeriksa maupun banding.
Perubahan berikutnya menyangkut pelaksanaan sidang etik. Dalam Pasal 59 ayat (2), kehadiran terduga pelanggar tidak lagi harus secara langsung karena sidang dapat dilaksanakan melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP.
“Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP,” ujar Isir mengutip ketentuan terbaru.
Selain itu, aturan mengenai pengajuan banding juga diperketat. Jika sebelumnya pelanggar, istri atau suami, anak, maupun orang tua dapat mengajukan banding, kini hak tersebut dibatasi hanya untuk pelanggar.
Perubahan juga menyentuh mekanisme audit investigasi. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 15 disisipkan ayat (4a) yang mengatur pelaksanaan gelar perkara berdasarkan laporan hasil audit investigasi dengan melibatkan fungsi inspektorat pengawasan, sumber daya manusia, hukum, serta profesi dan pengamanan.
Selanjutnya, batas waktu penyampaian surat panggilan pemeriksaan dalam Pasal 19 ayat (5) turut berubah. Semula paling lambat tiga hari kerja sebelum pemeriksaan, kini menjadi tiga hari kalender.
“Perubahannya frasa hari kerja berubah menjadi hari kalender, artinya hari Sabtu dan Minggu dihitung,” jelas Isir.
Perpol terbaru juga mengubah ketentuan masa penempatan khusus (patsus). Dalam Pasal 109, durasi penempatan khusus yang sebelumnya paling lama 30 hari kerja kini menjadi maksimal 20 hari kalender sejak personel ditempatkan di tempat khusus.
“Penempatan pada Tempat Khusus paling lama 20 hari kalender, mengikuti ketentuan KUHAP,” papar Isir.
Ketentuan lain yang diubah berkaitan dengan persyaratan pengunduran diri bagi pelanggar yang terancam sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Pada Pasal 111 ayat (2) huruf c, ketentuan sebelumnya menyebut pelanggar tidak melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun.
Kini, ketentuan tersebut diperjelas menjadi tidak melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih.
“Dalam arti kalau lebih dari lima tahun ancaman pidana sudah masuk kategori sanksi administrasi PTDH,” pungkas Isir.
Sementara itu, Polri sebelumnya telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh.
Keempatnya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjenpol Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjenpol Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjenpol Slamet Uliandi.
Tiga tersangka telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan.
Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo tersebut dilaporkan berlangsung sejak 2025. Prabowo kemudian memecat Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu 4 November 2026.
Polri sebelumnya telah menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta pada 10 November dan Eko Hadi pada 17 November. Majelis KKEP menjatuhkan sanksi PTDH atau pemecatan terhadap keduanya.
Kini, Polri telah menjadwalkan sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap Listyo Sigit pada pekan depan terkait dugaan penyadapan tersebut. HUM/GIT

