MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Seni Budaya
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Indeks
MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Ekbis
  • Hukum
  • Gaya Hidup
  • Foto
  • Indeks
Search
  • Kategori Berita
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Peristiwa
    • Pendidikan
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Olahraga
    • Religi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Link Terkait
    • Redaksi
    • Tentang Kami
    • Kontak
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Media Siber
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright 2023 - MemoIndonesia.co.id

RUU Perampasan Aset, DPR Prioritaskan Uang Korban Kejahatan Dikembalikan

Publisher: Redaktur 19 November 2026 4 Min Read
Share
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath menegaskan pengembalian kerugian korban menjadi prioritas dalam RUU Perampasan Aset.
Ad imageAd image

JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath menegaskan pengembalian kerugian masyarakat yang menjadi korban tindak pidana harus menjadi prioritas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang segera dibawa ke rapat paripurna, Rabu 18 November 2026.

 

Rano menyambut baik rampungnya pembahasan tingkat I RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

 

Menurutnya, salah satu substansi penting yang berhasil diperjuangkan adalah jaminan pengembalian uang korban.

 

“Alhamdulillah, yang kami perjuangkan masuk: uang korban harus kembali kepada korban. Ini salah satu substansi penting RUU Perampasan Aset,” ujar Rano di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

 

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, rampungnya pembahasan RUU tersebut merupakan hasil perjuangan panjang pimpinan dan anggota Komisi III DPR bersama pemerintah.

Baca Juga:  Ferdy Sambo Batal Dihukum Mati, Diganti Hukuman Seumur Hidup

 

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga disebut turut mengawal proses pembahasan hingga mencapai kesepakatan tingkat I.

 

“Ini perjuangan yang cukup panjang. Pimpinan dan anggota Komisi III bekerja bersama, menyerap aspirasi masyarakat dan mendalami masukan ahli. Bapak Sufmi Dasco Ahmad juga terus mengawal sampai pembahasan ini bisa dituntaskan dan disepakati pada tingkat I,” katanya.

 

Menurut Rano, pengaturan pengembalian aset kepada korban penting untuk menjawab persoalan yang selama ini terjadi dalam penanganan tindak pidana, terutama penipuan investasi dan kejahatan yang merugikan banyak orang.

 

Selama ini, korban kerap harus melewati proses panjang untuk mendapatkan kembali dana yang hilang, meskipun pelaku telah menjalani proses hukum.

Baca Juga:  Polisi Telusuri Kepemilikan Rumah Sentul Usai Pengakuan Febrie Adriansyah

 

“Bagi korban, pelaku dihukum itu penting. Tetapi mereka juga membutuhkan uangnya kembali untuk melanjutkan hidup. Ada tabungan keluarga, biaya pendidikan anak, sampai modal usaha yang hilang. Pemulihan inilah yang harus mendapat prioritas,” tegasnya.

 

Rano menjelaskan, perampasan aset tidak hanya bertujuan memperkuat kemampuan negara dalam menelusuri dan mengambil hasil kejahatan.

 

Instrumen hukum tersebut juga harus memastikan hak pihak yang dirugikan tetap terlindungi.

 

“Kalau kerugiannya dialami masyarakat, hak masyarakat itu harus dipulihkan. Hasil perampasan aset harus bisa digunakan untuk mengembalikan kerugian kepada korban yang berhak, melalui mekanisme hukum yang jelas,” ujarnya.

 

Dia juga menekankan pentingnya pendataan korban secara akurat serta pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel.

 

Penelusuran dan pengamanan aset sejak awal penanganan perkara dinilai menentukan peluang pemulihan kerugian.

Baca Juga:  Noel Eks Wamenaker Akhirnya Mengakui Kesalahan, Dulu Sempat Minta Ampunan Prabowo

 

“Pelaku tidak boleh tetap menikmati hasil kejahatan sementara korban menanggung kerugian sendirian. Karena itu, aset harus segera ditelusuri dan diamankan agar peluang pengembaliannya kepada korban tetap terjaga,” katanya.

 

Rano memastikan pihaknya akan terus mengawal proses legislasi hingga pengesahan dan pelaksanaan undang-undang tersebut agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

 

“Hari ini kita sudah menyelesaikan satu tahapan penting. Perjuangan ini akan terus kami kawal sampai pengesahan dan pelaksanaannya, supaya masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” imbuh Rano.

 

Sebelumnya, Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati RUU Perampasan Aset untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR RI.

 

Seluruh fraksi menyatakan setuju terhadap kelanjutan pembahasan tersebut. HUM/GIT

TAGGED: DPR RI, hak korban, Jakarta, Komisi III DPR, korban kejahatan, Korupsi, Pengembalian Aset, perampasan aset, PKB, Rano Alfath, ruu perampasan aset, Sufmi Dasco, Tindak Pidana, uang korban
Share this Article
Facebook Twitter Pinterest Whatsapp Whatsapp Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Wink0
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ad imageAd image

BERITA TERKINI

Bareskrim Petakan 5 Bandar Narkoba di Madura, Jaringan Muzamil Sita Aset Rp 150 Miliar
19 November 2026
RUU Perampasan Aset Ditunggu 18 Tahun, PKS Desak DPR Segera Sahkan Jadi UU
19 November 2026
Kapolri Terbitkan Perpol Baru Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Majelis Bisa Berpangkat Lebih Rendah
19 November 2026
Bareskrim Geledah Rumah di Cipete yang Disebut Jadi Posko Eko Hadi
18 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Merembet ke Dugaan Makar, Polri Mulai Penyidikan
18 November 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

Bareskrim Petakan 5 Bandar Narkoba di Madura, Jaringan Muzamil Sita Aset Rp 150 Miliar
19 November 2026
RUU Perampasan Aset Ditunggu 18 Tahun, PKS Desak DPR Segera Sahkan Jadi UU
19 November 2026
Kapolri Terbitkan Perpol Baru Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Majelis Bisa Berpangkat Lebih Rendah
19 November 2026
Bareskrim Geledah Rumah di Cipete yang Disebut Jadi Posko Eko Hadi
18 November 2026

Baca Berita Lainnya:

Bareskrim

Bareskrim Petakan 5 Bandar Narkoba di Madura, Jaringan Muzamil Sita Aset Rp 150 Miliar

Hukum

RUU Perampasan Aset Ditunggu 18 Tahun, PKS Desak DPR Segera Sahkan Jadi UU

Hukum

Kapolri Terbitkan Perpol Baru Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Majelis Bisa Berpangkat Lebih Rendah

Bareskrim

Bareskrim Geledah Rumah di Cipete yang Disebut Jadi Posko Eko Hadi

MemoIndonesia.co.id

Memo Indonesia adalah media online yang menyajikan beragam informasi dari seluruh sudut nusantara.

Quick Links
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
About US
  • Kontak
  • Tentang Kami
  • Karir
  • Redaksi

Copyright 2023 – MemoIndonesia.co.id

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?