JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bagus Wahyudiono, staf Anwar Sadad, terkait dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Jawa Timur (Jatim) periode 2019-2022, Senin 16 November 2026.
Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan, Bagus merupakan tersangka dari klaster kedua yang diduga berperan sebagai penghubung sekaligus koordinator para koordinator lapangan (korlap) dalam pengelolaan dana hibah.
“Pada hari ini, Senin, 16 November 2026, KPK melakukan penahanan terhadap satu tersangka pihak penerima dari klaster kedua, yaitu saudara BGS (Bagus Wahyudiono) selaku staf AS (Anwar Sadad) dari Anggota DPRD Jatim atau pihak swasta,” ungkap Taufik saat konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Taufik menjelaskan, perkara ini bermula ketika staf Sekretariat DPRD Jatim merekapitulasi alokasi dana hibah untuk setiap anggota DPRD sekaligus menghimpun usulan masing-masing.
Dari pembagian tersebut, Anwar Sadad yang merupakan anggota DPR RI periode 2024-2029 dan mantan Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024 diduga memperoleh jatah dana hibah hingga Rp 291,5 miliar.
Rinciannya, pada 2019 sebesar Rp 48,9 miliar, 2020 Rp 37,6 miliar, 2021 Rp 121,3 miliar, dan 2022 mencapai Rp 83,7 miliar.
Menurut Taufik, Anwar Sadad diduga mensyaratkan pemberian commitment fee sebesar 15-20 persen kepada para korlap atau anggota DPRD Jatim yang meminta pergeseran alokasi dana hibah antaranggota.
Korlap yang bersedia memenuhi permintaan tersebut kemudian membentuk pokmas atau menggunakan lembaga tertentu untuk mengajukan proposal permohonan dana hibah.
Proposal yang telah disusun selanjutnya disampaikan kepada anggota DPRD atau orang yang mewakilinya.
Dalam skema tersebut, Bagus diduga bertugas mengoordinasikan usulan pekerjaan dana hibah, menjadi penghubung para korlap, memverifikasi kelengkapan usulan, hingga mengoordinasikan dan mengelola commitment fee.
“Selanjutnya, BGS selaku staf AS diberi tugas untuk mengkoordinir usulan pekerjaan dana hibah, menjadi penghubung sekaligus koordinator para Korlap, melakukan verifikasi atau kelengkapan usulan, menyampaikan dan mengkoordinir commitment fee dari Korlap, mengelola fee dari para Korlap, dan merekapitulasi setiap fee atau pengeluaran AS,” terang Taufik.
Taufik mengungkapkan, para korlap yang memperoleh alokasi dana hibah dari Anwar Sadad diduga menyerahkan commitment fee sebesar 20-25 persen melalui tiga mekanisme.
Yakni, menyerahkan uang tunai langsung kepada Anwar Sadad, melalui Bagus secara tunai maupun transfer, atau membayar kebutuhan pribadi Anwar Sadad.
Dari permintaan commitment fee selama periode 2019-2022, Anwar Sadad diduga menerima total Rp 41,7 miliar.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 40,5 miliar diperuntukkan bagi Anwar Sadad, sedangkan Bagus diduga memperoleh bagian sekitar Rp 1,26 miliar.
Selain itu, Taufik menyebut para korlap diduga kembali memangkas 20–30 persen dari dana hibah yang telah dicairkan kepada setiap pokmas.
Akibatnya, dana yang benar-benar digunakan untuk program masyarakat diperkirakan hanya 55-70 persen dari anggaran awal.
Dalam penyidikan perkara ini, KPK juga telah menyita aset milik Bagus berupa satu unit rumah di kawasan Sidotopo, Surabaya, dan satu unit rumah di Kabupaten Mojokerto.
Bagus bersama Anwar Sadad disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
21 Tersangka
Dalam perkara dugaan korupsi dana hibah APBD Provinsi Jatim 2019-2022, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka. Hingga kini, tujuh tersangka telah ditahan.
Sementara itu, penyidikan terhadap mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi dihentikan setelah yang bersangkutan meninggal dunia.
Taufik menegaskan, penyidik akan melanjutkan proses hukum terhadap tersangka lainnya, termasuk melakukan upaya paksa berupa penahanan dan melimpahkan perkara ke tahap penuntutan.
“Ya kita berharap atau kita mendoakan sama-sama tim penyidik untuk segera menyelesaikan dan melakukan proses-proses penyidikan berikutnya ya, upaya-upaya paksa berikutnya, penahanan dan penyerahan ke tahap penuntutan,” jelas Taufik.
Pengembangan perkara ini merupakan kelanjutan kasus yang sebelumnya menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak.
Dari total 21 tersangka, empat orang merupakan pihak penerima atau penyelenggara negara. Sedangkan 17 lainnya merupakan pihak pemberi, terdiri dari 15 pihak swasta dan dua penyelenggara negara. HUM/GIT

