JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengeksekusi mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi setelah kasasi yang diajukannya ditolak MA dalam perkara gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pelaksanaan eksekusi akan dilakukan oleh jaksa eksekutor sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Eksekusi mencakup pidana badan dan pembayaran uang pengganti.
“KPK melalui Jaksa Eksekusi akan menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pelaksanaan pidana badan dan pembayaran uang pengganti sebagai bagian dari upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi,” ujar Budi kepada wartawan, Senin 16 November 2026.
Budi menjelaskan, putusan MA tersebut membuktikan proses penanganan perkara oleh KPK telah berjalan sesuai ketentuan hukum.
Dia juga mengapresiasi putusan yang menolak permohonan kasasi Nurhadi.
“Putusan ini menegaskan bahwa proses penegakan hukum yang berjalan, telah dilakukan secara taat asas, termasuk pemenuhan aspek formil dan materiilnya,” jelas Budi.
“KPK menyampaikan apresiasi atas putusan Mahkamah Agung yang telah menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh saudara Nurhadi,” imbuhnya.
Sebelumnya, MA menolak permohonan kasasi yang diajukan Nurhadi. Dengan demikian, mantan pejabat MA tersebut tetap dihukum 5 tahun penjara dalam perkara gratifikasi dan TPPU.
Putusan kasasi dengan nomor perkara 10010 K/PID.SUS/2026 itu diketok pada Kamis 29 Oktober 2026. Majelis hakim dipimpin Soesilo dengan anggota Suradi dan Ansori.
Dalam amar putusannya, MA menolak kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum maupun Nurhadi.
Sebelumnya, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta juga menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 126/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst tertanggal 1 April 2026.
Putusan banding tersebut diketok pada Rabu 20 Mei 2026. Majelis hakim juga memerintahkan agar Nurhadi tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani diperhitungkan sebagai pengurang hukuman.
Pada tingkat pertama, Nurhadi divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 140 hari kurungan.
Selain itu, hakim menjatuhkan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 137.159.183.940 atau sekitar Rp 137,1 miliar.
Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, Nurhadi harus menjalani pidana penjara tambahan selama 3 tahun. HUM/GIT

