JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan keputusan strategis partainya terkait isu Puan Maharani dan Pramono Anung masuk bursa calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka merupakan kewenangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Sabtu, 14 November 2026.
Hasto mengatakan, pengisian jabatan wakil presiden telah diatur dalam konstitusi. Karena itu, PDI-P menegaskan sikap untuk tetap berpegang pada konstitusi, demokrasi, dan supremasi hukum.
“Pengisian wapres sudah diatur dalam konstitusi. Sikap PDI Perjuangan adalah taat pada konstitusi dan demokrasi serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Hal-hal strategis terkait sikap politik PDI Perjuangan adalah kewenangan Ketua Umum Partai, yakni Ibu Prof Dr Megawati Soekarnoputri,” ujar Hasto setelah menghadiri puncak acara Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) bertajuk Merawat Pertiwi di Danau Duta Harapan Telaga Mas, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.
“Prinsip-prinsip konstitusionalisme ini harus kita hormati, demokrasi yang baik harus kita hormati,” tegasnya.
Menurut Hasto, konstitusi memberikan mandat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran.
“Konstitusi memberikan mandat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden pengganti,” katanya.
Ia berharap dua nama yang nantinya diusulkan merupakan sosok terbaik dan mampu menjawab berbagai persoalan mendasar masyarakat.
Di antaranya persoalan ekonomi, sulitnya lapangan pekerjaan, hingga kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Maka kita hormati hak prerogatif Presiden yang telah diberi konstitusi untuk memberikan dua nama yang terbaik yang menjadi harapan rakyat, yang nantinya menjawab berbagai persoalan-persoalan ekonomi, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat, ini yang menjadi harapan bersama dan juga mampu membangun masa depan yang lebih baik,” ungkapnya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan PDI-P bergabung dengan koalisi pemerintahan, Hasto kembali menegaskan bahwa keputusan tersebut berada di tangan Megawati.
“Hal-hal yang terkait dengan keputusan strategis, itu Ibu Ketua Umum yang memutuskan, ya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hasto menyebut pengunduran diri Gibran menjadi momentum untuk melakukan koreksi terhadap praktik bernegara agar tetap berjalan sesuai konstitusi dan tidak diwarnai penyalahgunaan kekuasaan.
Ia menilai dinamika politik tersebut menjadi pelajaran mengenai pentingnya supremasi hukum, etika, dan moral dalam kehidupan bernegara.
“Siapa yang menyalahgunakan kepercayaan itu, apalagi dengan melakukan intervensi kekuasaan hanya untuk kepentingan sempit, kepentingan anaknya dan sebagainya, maka ini akan menciptakan kerapuhan,” tandasnya.
Hasto menegaskan PDI-P merupakan partai yang bergerak berdasarkan ideologi, komitmen pembebasan rakyat Marhaen, dan disiplin kader.
Sesuai kebijakan Megawati, kader yang tidak sejalan dengan ideologi dan platform perjuangan partai dipersilakan mengundurkan diri.
“Bagi yang tidak sesuai dengan ideologi dan platform Partai serta tidak mau berjuang bagi pembebasan rakyat Marhaen, dipersilakan keluar atau mengundurkan diri dari Partai,” tuturnya.
Hasto juga menanggapi pernyataan Gibran mengenai beratnya meninggalkan partai demi menerima pinangan Prabowo pada Pilpres 2024.
Ia mengingatkan bahwa PDI-P telah menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Gibran, dan Bobby Nasution karena dinilai melanggar disiplin serta ideologi partai.
“Ketidaktaatan terhadap ideologi partai, komitmen terhadap rakyat banyak, kemudian membangun supremasi hukum, demokrasi dengan jalan kerakyatan, bukan dengan jalan keluarga, apalagi dengan intervensi kekuasaan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pramono Anung merespons kabar dirinya masuk bursa calon wakil presiden pengganti Gibran.
Saat ditanya mengenai isu tersebut seusai memimpin rapat tingkat Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis 12 November 2026, Pramono hanya tertawa.
“Pertanyaannya mantap banget,” ujar Pramono sambil tertawa.
Pramono tidak memberikan penjelasan lebih lanjut dan langsung mengakhiri sesi tanya jawab.
Selain Pramono dan Puan, sejumlah tokoh lain juga disebut masuk bursa pengganti Gibran.
Di antaranya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin serta Ketua DPD RI Sultan B Najamudin.
Sementara itu, Prabowo telah bertemu dengan para petinggi partai politik koalisi di Istana Bogor, Jumat 13 November 2026, untuk membahas kandidat pengganti Gibran. Pembahasan tersebut dijadwalkan berlanjut hingga pekan depan. HUM/GIT
