JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Presiden Prabowo Subianto melantik Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT), serta Tandyo Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026.
Pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan presiden (Keppres). Prabowo kemudian memandu kedua jenderal tersebut mengucapkan sumpah dan janji jabatan.
“Bahwa saya, akan setia kepada UUD Negara RI Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” ujar Prabowo yang diikuti para pejabat yang dilantik.
Maruli mengungkapkan, Prabowo menugaskannya memimpin BNPPDT untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan serta daerah terpencil.
Menurut Maruli, badan pengelola perbatasan sebelumnya telah ada dan dipimpin sementara oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Kini, cakupan tugasnya diperluas dengan memasukkan pengelolaan daerah terpencil.
“Jadi memang ini menurut saya ide yang luar biasa ya itu sebenarnya badannya tuh sudah ada jadi badan pengelola perbatasan yang sekarang ad interim itu oleh Mendagri. Jadi ini dikembangkan lagi karena kebetulan saya beberapa tahun ke belakangan ini banyak sekali mengerjakan untuk meningkatkan perekonomian di masyarakat di daerah-daerah terpencil,” kata Maruli di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026.
Maruli mengatakan, Prabowo ingin pemerintah lebih berfokus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan dan daerah terpencil.
Sementara itu, sebagai Wakil Panglima TNI, ia bertugas membantu Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
“Itu yang mungkin jadi ide dari Bapak Presiden untuk lebih fokus pada masyarakat-masyarakat yang di perbatasan-perbatasan dan terpencil ini. Ini jadi badannya nanti dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan, jadi sekarang jadi pengelola perbatasan dan daerah terpencil itu nanti tugas saya. Kalau Wakil Panglima ya jelas Wakil Panglima dalam membantu Panglima,” ujar Maruli.
Ia menegaskan, pengelolaan BNPPDT bukan semata-mata menjadi tugas TNI.
Lembaga tersebut akan berkoordinasi dengan kementerian dan instansi terkait untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Iya, sebenarnya bukan oleh TNI. Badannya memang sudah ada, organisasinya sudah ada dengan penambahan selain mengelola perbatasan ini kenapa nggak kita tingkatkan perekonomian masyarakat daerah tersebut. Itu kan tidak selalu kami harus mempunyai biaya, itu kita bisa membantu mengkoordinasikan ke kementerian desa, kita bantu mungkin kementerian-kementerian yang bisa meningkatkan kehidupan masyarakat di daerah,” ucap Maruli.
Dalam menjalankan tugasnya, Maruli membuka kemungkinan melibatkan prajurit TNI yang bertugas di wilayah perbatasan dan daerah terpencil.
Menurut dia, keberadaan prajurit dari tiga matra dapat mendukung koordinasi di lapangan.
“Ya, kan kita itu yang kita akan lihat nanti di daerah-daerah tersebut ada Yon TP, kita akan pergunakan. Ada mungkin Angkatan Udara yang kadang-kadang mereka juga banyak di daerah-daerah pesisir kan Angkatan Laut. Mereka kalau mungkin saya di posisi Wakil Panglima ini akan juga membantu untuk berkoordinasi gitu,” imbuhnya.
Sementara itu, Tandyo mengatakan, sebagai KSAD, dirinya mendapat tugas mempercepat pelaksanaan program pemerintah, mulai dari Koperasi Desa, Sekolah Rakyat, hingga ketahanan pangan.
“Tentunya ini akan menjadi PR dari Angkatan Darat untuk bisa mempercepat khususnya untuk operasionalisasi. Apakah itu KDKMP, apakah itu sekolah rakyat, apakah itu ketahanan pangan. Yang menjadi tugas dari Bapak Presiden akan segera kita selesaikan,” ujarnya.
Tandyo juga menyatakan kesiapan TNI AD membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dengan sebaran prajurit di berbagai wilayah Indonesia, TNI AD akan mengerahkan kemampuan untuk mempercepat pemadaman, khususnya di lahan gambut.
“Ya kalau untuk karhutla, pastikan TNI Angkatan Darat paling banyak sebarannya. Untuk bisa mempercepat membantu pemadaman khususnya lahan-lahan gambut ini, akan mengerahkan semampunya TNI Angkatan Darat untuk mempercepat pemadaman ini,” ucap Tandyo.
Arahan lain dari Prabowo berkaitan dengan Papua.
Tandyo menyebut peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanganan gangguan keamanan menjadi prioritas TNI AD di wilayah tersebut.
“Saya kira salah satu untuk yang menjadi prioritas untuk penyelesaian di dari programnya Bapak Presiden adalah Papua. Ya, apakah itu dari sisi kesejahteraan, apakah itu dari sisi gangguan keamanan,” sebutnya.
Tandyo mencontohkan penanganan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Maybrat, Papua Barat Daya.
Menurut dia, penindakan terhadap kelompok tersebut menjadi salah satu upaya mengajak masyarakat yang belum menerima NKRI untuk kembali.
“Dalam dua-tiga hari ini kan di Maybrat yang selama ini cukup rame dua tiga tahun yang lalu, kalau dimonitor dua hari yang lalu kan ada yang turun, ada yang kita tangkap. Tentunya ini akan menjadi deterrent kepada yang saudara-saudara kita yang belum sadar untuk bisa kembali ke NKRI,” imbuhnya. HUM/GIT
