JAKARTA, Memoindonesia.co.id – PDI Perjuangan (PDI-P) mengirimkan surat resmi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meminta data kader partai yang diduga terlibat dalam pengadaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin, 20 Juli 2026.
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, hingga saat ini surat yang dikirim partainya belum mendapat tanggapan dari BGN.
Menurut Hasto, permintaan data tersebut merupakan tindak lanjut atas pernyataan Wakil Kepala BGN yang sebelumnya menyebut hampir seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Nah, terkait dengan surat yang dikirim oleh DPP PDI Perjuangan sampai sekarang belum mendapat jawaban. Padahal surat itu kami maksudkan ketika Wakil Kepala BGN saat itu mengatakan bahwa hampir seluruh partai politik itu terlibat di dalam pengadaan melalui SPPG tersebut,” kata Hasto kepada wartawan di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat.
Hasto menjelaskan, apabila informasi tersebut benar, PDI-P perlu melakukan langkah koreksi dan penertiban di internal partai.
“Karena yang mengucapkan adalah otoritas dari Badan Gizi Nasional, maka partai kemudian mengirimkan surat agar kami dapat melakukan suatu langkah-langkah koreksi dan menertibkan di internal kami,” ujarnya.
Ia menegaskan, PDI-P memiliki kebijakan yang melarang seluruh kader memanfaatkan program pemerintah untuk mencari keuntungan pribadi, termasuk dalam pelaksanaan program MBG.
“Karena partai sudah mengambil suatu kebijakan setiap anggota dan kader partai dilarang untuk terlibat di dalam suatu proses mencari keuntungan dari program yang seharusnya didedikasikan untuk kepentingan rakyat tersebut,” imbuhnya.
Hasto mengatakan, apabila surat pertama tidak segera mendapat respons, PDI-P akan kembali melayangkan surat kedua kepada BGN.
“Ya kalau belum ada jawaban ya nanti kita kirim surat yang kedua ya,” pungkasnya. HUM/GIT
