SURABAYA, Memoindonesia.co.id — Tak ada ruang bagi pelanggaran. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur bergerak cepat menggelar Operasi Wirawaspada secara serentak di sejumlah titik rawan, Jumat (10/4/2026).
Operasi nasional yang berlangsung sejak 7 hingga 10 April ini menjadi langkah tegas negara dalam mengawasi pergerakan warga negara asing (WNA).
Dipimpin langsung Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Suyitno, tim turun ke lapangan menyisir kawasan industri hingga hunian yang selama ini menjadi kantong aktivitas WNA.
Targetnya jelas: WNA bermasalah. Mulai dari penyalahgunaan izin tinggal, overstay, tidak memiliki dokumen sah, hingga dugaan pelanggaran hukum lainnya. Data intelijen internal dan laporan masyarakat pun dijadikan amunisi untuk membidik sasaran secara presisi.
Pemeriksaan dilakukan tanpa kompromi. Setiap WNA yang ditemui langsung diperiksa identitas dan dokumen keimigrasiannya di lokasi. Operasi ini menyasar sejumlah titik strategis. Meliputi Ponorogo (PT Jinya Konjac International), Gresik (PT Express Box Indojaya), Jombang (PT Carimax Technology Indonesia), dan Surabaya (Apartemen Educity).
Hasilnya, puluhan WNA terjaring pemeriksaan:
3 WNA asal Tiongkok di Ponorogo,
20 WNA asal Tiongkok di Gresik,
21 WNA asal Tiongkok di Jombang,
1 WNA asal Nigeria di Surabaya.
Meski demikian, dari hasil pemeriksaan menyeluruh, seluruhnya dinyatakan masih memenuhi ketentuan administratif keimigrasian. Belum ditemukan pelanggaran yang berujung tindakan hukum.
Suyitno menegaskan, operasi ini bukan sekadar rutinitas, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan hukum.
“Ini peringatan tegas. Kami pastikan setiap orang asing di Jawa Timur patuh aturan. Tidak ada toleransi bagi pelanggaran,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengawasan dilakukan dengan pendekatan tegas namun tetap humanis, mengedepankan deteksi dini agar potensi pelanggaran tidak berkembang.
“Lebih baik dicegah sejak awal. Kami bergerak cepat, akurat, dan berbasis informasi. Sinergi dengan masyarakat dan instansi lain jadi kunci,” ujarnya.
Menurutnya, laporan masyarakat menjadi salah satu senjata utama dalam menentukan titik operasi.
“Informasi dari publik sangat membantu. Kami tidak bisa bekerja sendiri,” tandasnya.
Operasi Wirawaspada menjadi bukti bahwa pengawasan keimigrasian di Jawa Timur terus diperketat. Dengan dukungan teknologi dan kolaborasi lintas sektor, Imigrasi memastikan setiap aktivitas orang asing tetap dalam radar—dan dalam batas hukum. HUM/BAD
