JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dinilai berlarut-larut hingga bertahun-tahun dan didorong segera disidangkan untuk mendapatkan kepastian hukum, Jumat 10 April 2026.
Kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara, mengatakan pihaknya mendorong perkara segera dilimpahkan ke pengadilan agar ada kepastian hukum.
“Kami tetap mendorong perkara dilimpahkan ke pengadilan agar terdapat kepastian hukum terkait keaslian ijazah Pak Jokowi,” ujarnya.
Menurutnya, sejumlah saksi telah dimintai keterangan, mulai dari pihak Universitas Gadjah Mada (UGM), dosen hingga rekan Jokowi. Selain itu, uji laboratorium forensik juga telah dilakukan untuk meneliti keaslian ijazah tersebut.
Ia menambahkan, kepastian hukum diperlukan agar polemik tidak kembali mencuat di kemudian hari dan dapat memulihkan nama baik pihak-pihak yang terdampak.
“Justru jika perkara ini dihentikan, bukan tidak mungkin isu ijazah ini kembali diangkat beberapa tahun mendatang dan ruang publik kita kembali terganggu,” jelasnya.
Rivai juga menyebut Jokowi siap memberikan keterangan langsung di persidangan dan menunjukkan ijazah asli dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
“Saksi-saksi termasuk Pak Jokowi siap memberikan keterangan dalam persidangan. Selain itu, Pak Jokowi akan menunjukkan ijazahnya sejak SD hingga S1 di persidangan,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla menilai polemik tersebut telah berlangsung terlalu lama dan menimbulkan dampak luas bagi masyarakat.
“Sebenarnya kasus ini kan sudah 2 tahun, 3 tahun. Meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan semua,” kata JK.
Ia menilai polemik tersebut juga memicu perpecahan di masyarakat serta menimbulkan kerugian materiil dan sosial.
“Waktu kita habis, biaya ongkosnya mahal, dan terjadi perpecahan di masyarakat,” ucapnya.
Menurutnya, persoalan tersebut dapat diselesaikan secara sederhana dengan menunjukkan ijazah asli kepada publik.
“Sebenarnya sederhana persoalannya, tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya yang asli,” tuturnya.
JK berharap polemik tersebut segera berakhir demi menghindari perpecahan yang berkepanjangan di tengah masyarakat. HUM/GIT
