JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi meningkatkan kesiapsiagaan di seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) udara menyusul eskalasi konflik militer di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada penutupan wilayah udara di sejumlah negara, antara lain Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Iran.
Situasi tersebut berimbas langsung pada operasional penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia, memicu pembatalan hingga penundaan sejumlah jadwal penerbangan.
Berdasarkan laporan pemantauan hingga Sabtu (28/02/2026) pukul 21.00 WIB, tercatat delapan penerbangan internasional di tiga bandara utama, yakni Bandara Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, dan Kualanamu, mengalami pembatalan maupun penundaan. Kondisi ini berdampak pada 2.228 penumpang, terdiri dari 1.644 Warga Negara Asing (WNA) dan 584 Warga Negara Indonesia (WNI).
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, menegaskan pihaknya telah mengambil langkah cepat dengan melakukan pembatalan perlintasan atau pembatalan keberangkatan, baik secara manual maupun melalui sistem, bagi penumpang dan awak maskapai yang terdampak.
“Ditjen Imigrasi memastikan pelayanan keimigrasian di bandara tetap berjalan optimal dan kondusif. Fokus kami adalah menjaga kelancaran pelayanan, ketertiban pemeriksaan, serta kepastian prosedur bagi penumpang yang terdampak pembatalan maupun pengalihan penerbangan,” ujar Yuldi.
Sebagai respons atas dinamika penerbangan internasional, Ditjen Imigrasi menginstruksikan seluruh jajaran petugas di bandara untuk melakukan sejumlah langkah antisipatif, antara lain:
- Menyesuaikan penempatan personel pada area kedatangan dan keberangkatan internasional sesuai perkembangan situasi penerbangan;
- Memperkuat koordinasi dengan otoritas bandara, maskapai, dan instansi terkait dalam menyikapi perubahan jadwal, rute, maupun pembatalan penerbangan;
- Melakukan pemantauan perkembangan penerbangan secara berkelanjutan melalui kanal resmi dan sumber data penerbangan yang kredibel.
Kebijakan Penanganan Penumpang Terdampak
Ditjen Imigrasi juga menerbitkan Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-133 tanggal 1 Maret 2026 sebagai dasar penanganan penumpang terdampak, khususnya terkait potensi overstay.
Melalui kebijakan tersebut, kantor imigrasi yang membawahi bandara diinstruksikan untuk:
- Memberikan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT) dengan masa berlaku paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan;
- Menerapkan tarif biaya beban Rp0,00 bagi orang asing yang mengalami overstay akibat gangguan penerbangan, dengan melampirkan surat keterangan atau deklarasi dari maskapai maupun otoritas bandara.
Yuldi mengimbau seluruh penumpang internasional, khususnya yang menggunakan rute transit kawasan Timur Tengah, agar secara aktif memantau status penerbangan melalui aplikasi resmi maskapai.
“Kami mengimbau penumpang untuk selalu mengecek informasi penerbangan dan segera berkoordinasi dengan pihak maskapai maupun petugas bandara apabila membutuhkan pendampingan keimigrasian,” pungkas Yuldi. HUM/BAD
