JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Wakil Ketua Komisi IV DPR, Panggah Susanto, menilai perlu dibentuk panitia kerja (panja) penyelamatan hutan menyusul bencana besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ia menyebut kerusakan hutan menjadi salah satu faktor yang memperparah terjadinya banjir dan longsor di berbagai wilayah.
Panggah menyampaikan bahwa kondisi hutan di sejumlah daerah, termasuk di Jawa, kini telah mengalami kerusakan yang berdampak pada meningkatnya risiko banjir. Ia menegaskan perlunya langkah serius dan terukur dalam penyelamatan kawasan hutan.
“Saya kira perlu panja penyelamatan hutan. Hutan di Jawa juga sudah rusak menyebabkan banjir di mana-mana,” ujarnya, Selasa 2 Desember 2025.
Terkait bencana yang melanda Sumatera dan Aceh, Komisi IV DPR dijadwalkan menggelar rapat dengar pendapat dengan Menteri Kehutanan pada Kamis 4 Desember 2025. Komisi akan meminta penjelasan lengkap mengenai kerusakan hutan yang menjadi salah satu pemicu bencana alam.
“Pada hari Kamis tanggal 4 Desember Komisi IV akan RDP dengan Menhut untuk meminta keterangan lengkap terkait dengan bencana banjir dan kerusakan hutan yang menyebabkan banjir, tidak hanya di Sumatera tapi juga di tempat-tempat lain,” tutur Panggah.
Bencana banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera telah mengakibatkan lebih dari 600 korban jiwa. Dalam peristiwa itu, gelondongan kayu ikut terseret arus dan menjadi perhatian publik, terutama karena viralnya video yang menampilkan tumpukan kayu di sungai dan pesisir.
Banjir bandang membawa gelondongan kayu di wilayah Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, hingga Sibolga. Selain di Sumut, kayu-kayu tersebut juga ditemukan berserakan di pantai Air Tawar, Padang, Sumatera Barat.
Munculnya gelondongan kayu ini menimbulkan dugaan publik terkait aktivitas ilegal logging yang diduga turut memperparah banjir dan longsor di beberapa daerah. HUM/GIT
