JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Golkar, Atalia Praratya, menolak rencana pemerintah memperbaiki bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Istri mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu menegaskan, penggunaan APBN harus dikaji ulang secara mendalam agar pelaksanaannya adil dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial.
“Usulan penggunaan APBN ini harus dikaji ulang dengan sangat serius, sambil memastikan proses hukum berjalan dan kebijakan ke depan lebih adil, lebih transparan, dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” kata Atalia kepada wartawan, Sabtu 10 Oktober 2025.
Atalia menilai rencana penggunaan APBN untuk membangun kembali Ponpes Al Khoziny belum bersifat final. Oleh karena itu, pemerintah diminta berhati-hati dalam mengambil keputusan.
“Saya memahami kegelisahan masyarakat. Jangan sampai muncul kesan bahwa lembaga yang lalai justru dibantu, sementara banyak sekolah, rumah ibadah, atau masyarakat lain yang mengalami musibah tidak mendapatkan perlakuan yang sama,” ujarnya.
Lebih lanjut, Atalia meminta agar proses hukum terhadap peristiwa ambruknya bangunan ponpes tersebut diselesaikan terlebih dahulu.
Ia menekankan pentingnya penegakan hukum agar pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban.
“Proses hukum harus ditegakkan dengan serius. Kalau memang ada unsur kelalaian, harus ada pihak yang bertanggung jawab. Keadilan bagi korban lebih utama,” paparnya.
Selain itu, ia juga menyoroti kewajiban negara untuk melindungi santri dan menjamin keberlangsungan pendidikan keagamaan di seluruh Indonesia.
“Negara memang punya kewajiban melindungi santri dan keberlangsungan pendidikan keagamaan. Bukan hanya di Al Khoziny, tapi juga ribuan pesantren atau lembaga pendidikan agama lain yang bangunannya sudah tua dan berisiko,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menyatakan bahwa dana perbaikan Ponpes Al Khoziny untuk sementara akan bersumber dari APBN.
Namun, ia tidak menutup kemungkinan adanya dukungan dari pihak swasta.
“Insyaallah sementara dari APBN, tapi tidak tertutup kemungkinan nanti ada bantuan dari swasta. Cuma sementara waktu dari APBN,” ujar Dody dalam konferensi pers di kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa 7 Oktober 2025. HUM/GIT
