JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memutuskan terkait permintaan hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan agar Gubernur Sumatra Utara (Sumut), Bobby Nasution, dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek jalan. Keputusan tersebut bergantung pada analisis tim jaksa penuntut umum (JPU).
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan pihaknya akan menyampaikan keputusan resmi setelah analisis dari JPU rampung.
“Nanti kalau sudah ada keputusan, kami tentu akan sampaikan. Kita lihat hasil analisis dari tim JPU,” kata Budi di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa 30 September 2025.
Budi menyebut perkara korupsi proyek jalan di Sumut terbagi dalam tiga klaster. Saat ini, sidang yang bergulir berada pada klaster pemberi. Menurutnya, permintaan hakim untuk menghadirkan saksi tambahan menunjukkan adanya kebutuhan menggali fakta baru.
“Ketika seorang hakim meminta dihadirkan saksi tambahan, tentu ada fakta-fakta atau keterangan tambahan yang dibutuhkan untuk melengkapi alat bukti yang sudah disajikan JPU,” tambahnya.
Kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumut ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Dari hasil penyelidikan, KPK menetapkan lima tersangka, yakni:
- Topan Ginting (TOP), Kadis PUPR Provinsi Sumut
- Rasuli Efendi Siregar (RES), Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut
- Heliyanto (HEL), PPK Satker PJN Wilayah I Sumut
- M Akhirun Pilang (KIR), Direktur Utama PT DNG
- M Rayhan Dulasmi Pilang (RAY), Direktur PT RN.
Topan diduga mengatur perusahaan swasta pemenang lelang agar memperoleh keuntungan pribadi. Ia disebut menerima janji fee sebesar Rp 8 miliar dari pihak swasta dalam proyek jalan senilai Rp 231,8 miliar tersebut.
Selain itu, KPK menduga Akhirun dan Rayhan menarik uang sebesar Rp2 miliar yang rencananya dibagikan kepada sejumlah pejabat terkait. Saat ini, keduanya sedang menjalani proses persidangan. HUM/GIT
