KONAWE SELATAN, Memoindonesia.co.id — Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan terus mendorong kepastian hukum atas aset keagamaan dengan menggelar rapat koordinasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf dan Rumah Ibadah, Rabu, 20 Agustus 2025, di ruang rapat Kantah Konawe Selatan.
Rapat dipimpin langsung oleh Plh. Kepala Kantor Pertanahan, M Sochib Lutfi, S.ST., M.M., dan menghadirkan jajaran strategis dari berbagai lembaga, termasuk Kepala Bagian Pemerintahan Setda Konawe Selatan, perwakilan Kementerian Agama, Ketua Gereja Protestan Konawe Selatan, para Kepala KUA se-Kabupaten, camat, serta unsur pemerintah kecamatan dan desa.
Dalam arahannya, M. Sochib Lutfi menekankan pentingnya percepatan sertipikasi tanah wakaf dan rumah ibadah sebagai bagian dari perlindungan hukum atas aset keagamaan.
“Sertipikasi tanah wakaf dan rumah ibadah bukan sekadar administrasi, tetapi langkah strategis untuk menjamin hak kepemilikan, menghindari konflik di masa depan, dan menjaga keberlangsungan fungsi sosial-keagamaan dari aset tersebut,” tegasnya.
Ia juga mendorong optimalisasi sinergi lintas sektor, terutama dalam hal verifikasi data, penyamaan pemahaman regulasi, hingga percepatan pengumpulan dokumen persyaratan dari tingkat desa.
“Kolaborasi semua pihak mutlak diperlukan. Proses ini tidak bisa berjalan sendiri. Kami harap para camat, KUA, dan tokoh agama aktif mengawal hingga tuntas,” tambahnya.
Melalui forum koordinasi ini, Kantah Konawe Selatan menargetkan terwujudnya tata kelola pertanahan yang tertib, akuntabel, dan inklusif bagi tanah-tanah keagamaan. Harapannya, sertipikasi dapat dilaksanakan secara masif dan efisien, terutama di wilayah yang selama ini belum tersentuh legalisasi aset.
Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan dalam mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), melalui pelayanan yang transparan, responsif, dan berpihak pada kepentingan publik. HUM/ADI
