MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Seni Budaya
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Indeks
MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Ekbis
  • Hukum
  • Gaya Hidup
  • Foto
  • Indeks
Search
  • Kategori Berita
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Peristiwa
    • Pendidikan
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Olahraga
    • Religi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Link Terkait
    • Redaksi
    • Tentang Kami
    • Kontak
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Media Siber
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright 2023 - MemoIndonesia.co.id

Vonis Bebas Hasto Kristiyanto: Eks Penyidik KPK Desak Banding dan Temukan Harun Masiku

Publisher: Redaktur 27 Juli 2025 4 Min Read
Share
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi.
Ad imageAd image

JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Keputusan majelis hakim yang menyatakan Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan dalam kasus suap Harun Masiku, menuai sorotan tajam.

Dua mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rizka Anungnata dan Yudi Purnomo, secara terpisah memberikan saran krusial kepada KPK yaitu mengajukan banding dan fokus temukan Harun Masiku.

Mantan penyidik KPK, Rizka Anungnata, yang pernah terlibat dalam penyelidikan awal kasus Harun Masiku, menjelaskan bahwa peran Hasto dalam menggagalkan kasus ini sudah dimulai sejak tahapan penyelidikan.

Rizka, yang karirnya di KPK berakhir setelah tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di era Firli Bahuri, mengungkapkan bahwa fakta persidangan menunjukkan peran aktif Hasto dalam menggagalkan pencarian Harun Masiku yang saat itu masih dalam tahap penyelidikan.

“Jadi ketika dalam proses lidik (penyelidikan) dia sudah berupaya menghilangkan barang bukti dan menyuruh kabur HM, itu merupakan rangkaian awal dari merintangi penyidikan tersangka HM,” kata Rizka, Minggu 27 Juli 2025.

Baca Juga:  KPK Amankan Uang Rp 2,6 Miliar saat OTT di OKU Sumsel

Rizka memaparkan bahwa ada tiga klausul dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang relevan: mencegah, merintangi, dan menggagalkan proses.

Menurut Rizka, perbuatan Hasto yang meminta ponsel direndam hingga menyuruh Harun melarikan diri, telah masuk dalam ketiga klausul tersebut.

“Kalau perbuatan HK di awal proses penyidikan HM ini tidak bisa disebut perbuatan melawan hukumnya, lalu proses dia menyuruh HM merendam HP, menghilangkan HP, dan menyuruh HM melarikan diri itu apa namanya? Perbuatan boleh-boleh saja?” tutur Rizka.

Ia menekankan bahwa klausul mencegah, merintangi, menggagalkan, ditujukan untuk perkara Harun Masiku yang dilakukan oleh Hasto.

Rizka juga menegaskan bahwa KPK harus terus melanjutkan penyidikan kasus Harun Masiku, terlepas dari vonis Hasto.

Baca Juga:  Sidang Etik Skandal Pungli Rutan KPK: Puluhan Pegawai Hadapi Tuntutan, Nilai Pungli Capai Rp 6,1 Miliar

Menurutnya, penangkapan Harun Masiku nantinya akan memperjelas peran Hasto dalam melakukan perintangan penyidikan.

“Saran saya ke KPK, baiknya diusut semua pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini, terutama harus menemukan HM. Dari HM nanti bisa mengembang lagi ke perkara-perkara yang dugaanya lebih besar. Karena HM ini kenapa sih di bela-belain banget supaya nggak bisa diproses penyidikan?” papar Rizka.

Secara terpisah, mantan penyidik KPK lainnya, Yudi Purnomo, turut menyarankan KPK untuk tidak ragu mengajukan banding melawan vonis 3,5 tahun Hasto.

Yudi menilai KPK harus melawan putusan tingkat pertama yang menyatakan Hasto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan.

“Khusus untuk OJ (obstruction of justice), KPK harus banding,” jelas Yudi.

Yudi menjelaskan bahwa Pasal 21 UU Tipikor dapat dikenakan kepada pihak yang mengganggu proses perkara sejak tahap penyelidikan yang akan naik ke tingkat penyidikan.

Baca Juga:  KPK Bicara Peluang Panggil Firli Terkait Kasus Harun Masiku: Tunggu Saja

“Di mana dimaknai bahwa setiap ada upaya menghalangi suatu proses penegakan hukum naik ke penyidikan maka itu bisa di kategorikan OJ. Bukan sekadar saat proses penyidikan, tetapi saat proses penyelidikan yang notabene akan naik ke penyidikan karena upaya mengumpulkan bukti, bahkan di KPK ketika naik penyidikan sudah ada nama tersangka,” papar Yudi.

Sebelumnya, majelis hakim berpendapat bahwa KPK tetap bisa melanjutkan penyidikan terhadap Harun Masiku dengan bukti adanya surat perintah penyidikan tertanggal 9 Januari 2020.

Hakim juga menyebut ponsel yang dituduh direndam masih ada dan disita KPK pada 10 Juni 2024.

Hakim berargumen bahwa perbuatan Hasto memerintahkan Harun merendam ponsel terjadi pada 8 Januari, sementara penetapan tersangka atau penyidikan Harun Masiku baru dimulai pada 9 Januari 2020. HUM/GIT

TAGGED: Harun Masiku, Hasto Kristiyanto, KPK, Rizka Anungnata, Sekjen PDI-P, vonis, Yudi Purnomo
Share this Article
Facebook Twitter Pinterest Whatsapp Whatsapp Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Wink0
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ad imageAd image

BERITA TERKINI

Teka-teki Inisial ‘J’ di Kursi Ketua Dewan Pembina PSI: Jokowi atau Jeffrie Geovanie?
29 Juli 2025
Kamar Hotel Mewah Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan dan Windy Idol Kini Jadi Fokus Pengusutan TPPU KPK
29 Juli 2025
Saksi Kunci Sewa Kamar Hasbi Hasan-Windy Idol Mangkir Panggilan KPK
29 Juli 2025
Mantan Ketua PN Surabaya Dituntut 7 Tahun Penjara: Jejak Suap dan Gratifikasi dalam Perkara Vonis Bebas Ronald Tannur
29 Juli 2025
Pevita Pearce Seksi dengan Bikini Leopard
29 Juli 2025
Ad imageAd image

NASIONAL

Teka-teki Inisial ‘J’ di Kursi Ketua Dewan Pembina PSI: Jokowi atau Jeffrie Geovanie?
29 Juli 2025
Kamar Hotel Mewah Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan dan Windy Idol Kini Jadi Fokus Pengusutan TPPU KPK
29 Juli 2025
Saksi Kunci Sewa Kamar Hasbi Hasan-Windy Idol Mangkir Panggilan KPK
29 Juli 2025
Mantan Ketua PN Surabaya Dituntut 7 Tahun Penjara: Jejak Suap dan Gratifikasi dalam Perkara Vonis Bebas Ronald Tannur
29 Juli 2025

TERPOPULER

KPK Telusuri Jejak Sewa Hotel Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan dan Windy Idol
28 Juli 2025
Skandal Korupsi Pertamina: Kejagung Dalami Kabar Riza Chalid Nikahi Kerabat Kesultanan di Malaysia
28 Juli 2025
Kamar Hotel Mewah Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan dan Windy Idol Kini Jadi Fokus Pengusutan TPPU KPK
29 Juli 2025
Prilly Latuconsina Lebih Dewasa
27 Juli 2025

Baca Berita Lainnya:

Politik

Teka-teki Inisial ‘J’ di Kursi Ketua Dewan Pembina PSI: Jokowi atau Jeffrie Geovanie?

Hukum

Kamar Hotel Mewah Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan dan Windy Idol Kini Jadi Fokus Pengusutan TPPU KPK

Hukum

Saksi Kunci Sewa Kamar Hasbi Hasan-Windy Idol Mangkir Panggilan KPK

Hukum

Mantan Ketua PN Surabaya Dituntut 7 Tahun Penjara: Jejak Suap dan Gratifikasi dalam Perkara Vonis Bebas Ronald Tannur

MemoIndonesia.co.id

Memo Indonesia adalah media online yang menyajikan beragam informasi dari seluruh sudut nusantara.

Quick Links
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
About US
  • Kontak
  • Tentang Kami
  • Karir
  • Redaksi

Copyright 2023 – MemoIndonesia.co.id

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?