JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam memberantas segala bentuk premanisme yang meresahkan masyarakat dan mengganggu dunia usaha.
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar aksi premanisme, khususnya yang menghambat investasi dan kegiatan bisnis, segera ditumpas hingga ke akar-akarnya.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Presiden (President Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, dalam diskusi bertajuk Double Check bertema “Bagaimana Visi Kesehatan Era Prabowo?” yang digelar di Museum Toety Heraty, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 17 Mei 2025.
“Yang dikejar oleh pemerintah adalah aksi premanisme, terutama yang mengganggu proses bisnis,” ujar Hasan.
Ia menegaskan bahwa praktik premanisme menimbulkan beban tambahan bagi pelaku usaha dan membuat investor ragu menanamkan modal di Indonesia.
“Orang takut berusaha karena adanya biaya-biaya tambahan akibat ulah premanisme. Inilah yang ingin diberantas,” tegasnya.
Hasan juga menanggapi isu bahwa pemerintah tidak menyentuh organisasi masyarakat (ormas) tertentu. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan generalisasi terhadap ormas, melainkan menargetkan aksi premanisme yang dilakukan individu atau kelompok, terlepas dari afiliasinya.
“NU, Muhammadiyah, IDI, itu semua ormas. Jadi bukan ormasnya yang disasar, tapi tindakan premanismenya,” jelasnya.
Ia menyebut pemerintah sedang membentuk tim khusus untuk menangani persoalan ini secara sistematis. Proses ini juga disertai dengan pendekatan pembinaan agar pelaku premanisme bisa diarahkan ke kegiatan produktif.
Komitmen pemberantasan premanisme juga datang dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia memastikan Polri telah melaksanakan Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) secara serentak di seluruh Indonesia sejak 1 Mei 2025.
“Operasi ini dilaksanakan serentak di seluruh wilayah. Targetnya adalah individu atau kelompok yang selama ini meresahkan masyarakat,” ujar Jenderal Sigit.
Ia mengimbau masyarakat tidak ragu melapor jika menemukan aksi premanisme di lingkungannya, baik melalui saluran resmi kepolisian maupun dengan datang langsung ke kantor polisi.
“Kami tidak akan pandang bulu. Siapapun yang mengganggu dan meresahkan masyarakat akan ditindak tegas,” tegas mantan Kabareskrim itu.
Dengan hilangnya praktik premanisme, pemerintah berharap minat investasi meningkat dan dunia usaha berkembang. Hasan Nasbi menyebut, bila iklim usaha kondusif, maka lapangan kerja pun akan terbuka.
“Kalau banyak yang berusaha, yang tadinya jadi preman bisa diarahkan bekerja secara resmi. Ini tujuan besarnya,” tandas Hasan. HUM/GIT
