JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Hakim Eko Aryanto, yang sempat jadi sorotan publik karena menjatuhkan vonis ringan kepada terdakwa korupsi Rp 300 triliun Harvey Moeis, kembali dimutasi.
Dalam kurun waktu kurang dari satu bulan sejak dipindah ke Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo, Eko kini ditugaskan ke wilayah lebih jauh, yakni Pengadilan Tinggi Papua Barat.
Mutasi terbaru ini merupakan hasil rapat pimpinan Mahkamah Agung (MA) pada 9 Mei 2025, yang membahas rotasi terhadap 41 hakim tinggi. Hal ini dikonfirmasi oleh juru bicara MA, Yanto.
“Iya benar (mutasi 41 hakim),” kata Yanto kepada wartawan, Minggu 11 Mei 2025.
Vonis Ringan terhadap Harvey Moeis Dianggap Kontroversial
Nama Eko Aryanto mencuat pada Desember 2024 ketika memvonis Harvey Moeis, suami aktris Sandra Dewi, dengan hukuman 6 tahun 6 bulan penjara dan denda pengganti Rp 210 miliar, dalam kasus megakorupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang merugikan negara Rp 300 triliun.
Putusan Eko jauh di bawah tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta hukuman 12 tahun penjara. Dalam pertimbangannya, Eko menyebut sikap sopan Harvey di persidangan, statusnya sebagai kepala keluarga, serta ketidakterlibatannya langsung dalam struktur PT RBT sebagai faktor yang meringankan.
“Harvey Moeis hanya membantu temannya, Dirut PT RBT Suparta, dan tidak mengambil keputusan kerja sama PT Timah Tbk dengan PT RBT,” ujar hakim Eko saat sidang.
Namun vonis ringan ini menuai kritik keras publik dan aparat hukum. Kejaksaan Agung segera mengajukan banding, yang kemudian dikabulkan.
Vonis Banding Naik: 20 Tahun Penjara
Pada 13 Februari 2025, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan hukuman baru kepada Harvey Moeis. Ketua majelis hakim Teguh Harianto memvonis Harvey dengan hukuman 20 tahun penjara, memperberat putusan dari tingkat pertama.
Mutasi Beruntun Hakim Eko Aryanto
Sebelum dimutasi ke Papua Barat, Eko Aryanto sempat dipindahkan dari PN Jakarta Pusat ke PN Sidoarjo pada 22 April 2025 dalam mutasi besar-besaran yang melibatkan 199 hakim. Namun, belum genap sebulan, ia kembali dimutasi ke Papua Barat pada 9 Mei 2025.
Rotasi dua kali dalam waktu singkat ini memunculkan spekulasi di publik, mengingat posisi Eko sebagai hakim pemvonis dalam perkara besar yang penuh sorotan. HUM/GIT
