SIDOARJO, Memoindonesia.co.id – Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 656 hektare di atas laut Sidoarjo sempat diajukan perpanjangan oleh perusahaan pemiliknya ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. Tujuan perpanjangan HGB tersebut disebut-sebut untuk digunakan sebagai jaminan ke perbankan.
Plt Bupati Sidoarjo, Subandi, mengungkapkan bahwa sekitar sebulan lalu, pihak perusahaan mendatangi Pemkab untuk mengurus perpanjangan HGB. Namun, Pemkab menolak pengajuan itu karena status lahan yang masih bermasalah dan tumpang tindih dengan lahan milik warga, khususnya para petani tambak di Desa Segoro Tambak, Sedati, Sidoarjo.
“Kami menolak karena lahan itu masih tumpang tindih dengan hak petani tambak dan lainnya. Sebagai pejabat baru, saya harus berhati-hati mengambil keputusan, terutama yang berpotensi menimbulkan masalah sosial,” ujar Subandi, Kamis, 23 Januari 2025.
HGB di atas laut Sidoarjo ini terdiri dari tiga sertifikat dengan total luas 656 hektare. Sertifikat tersebut dimiliki oleh dua perusahaan properti, yaitu PT Surya Inti Permata dan PT Semeru Cemerlang, yang berada dalam satu naungan perusahaan.
Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur, sertifikat HGB tersebut diterbitkan pada 1996 dan berlaku selama 30 tahun hingga 2026. Namun, penerbitan HGB di laut menimbulkan pertanyaan besar karena, sesuai aturan, sertifikat HGB atau hak milik hanya boleh diterbitkan untuk lahan berupa tanah, kecuali terdapat proyek reklamasi. Hingga kini, tidak ada proyek reklamasi di wilayah Sedati, Sidoarjo.
Kasus ini mencuat ke publik setelah viral di media sosial X (dahulu Twitter), yang memperlihatkan peta sertifikat HGB di atas laut melalui aplikasi Bhumi milik Kementerian ATR/BPN. Merespons hal tersebut, BPN Jawa Timur langsung menurunkan tim investigasi untuk menelusuri asal-usul penerbitan sertifikat.
Selain BPN, investigasi juga dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur serta dua direktorat reserse di Polda Jatim, baik reserse umum maupun khusus. Penyelidikan bertujuan memastikan legalitas sertifikat dan mencegah potensi pelanggaran hukum.
Subandi menegaskan bahwa perpanjangan HGB dengan tujuan dijadikan jaminan bank adalah tindakan yang tidak tepat. Ia mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam mengambil keputusan, mengingat status lahan yang bermasalah serta konflik dengan warga setempat.
Dengan investigasi yang sedang berlangsung, publik menantikan kejelasan mengenai dugaan pelanggaran hukum dalam penerbitan sertifikat HGB di laut Sidoarjo ini. HUM/GIT
