MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Seni Budaya
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Indeks
MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Ekbis
  • Hukum
  • Gaya Hidup
  • Foto
  • Indeks
Search
  • Kategori Berita
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Peristiwa
    • Pendidikan
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Olahraga
    • Religi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Link Terkait
    • Redaksi
    • Tentang Kami
    • Kontak
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Media Siber
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright 2023 - MemoIndonesia.co.id

Percepat Pendaftaran 3,2 Juta Hektare Tanah Ulayat, Pemerintah Hadir Jamin dan Lindungi Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

Publisher: Admin 24 Juli 2024 4 Min Read
Share
Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono bersama Menkopolhukam Hadi Tjahjanto memberikan keterangan pers. 
Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono bersama Menkopolhukam Hadi Tjahjanto memberikan keterangan pers. 
Ad imageAd image

JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen mengakselerasi pendaftaran 3,2 juta hektare bidang tanah ulayat bagi sekitar 3.000 Masyarakat Hukum Adat yang tersebar di 16 provinsi di Indonesia.

Hal ini sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

“Ini (pendaftaran tanah ulayat, red) masalah yang tidak sederhana karena kita tahu, tanah-tanah yang ada di berbagai daerah ini juga sudah memiliki peruntukan masing-masing,” kata Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kemarin.

AHY juga berharap, pemerintah selalu hadir untuk menjamin agar Masyarakat Hukum Adat juga dilindungi, dijamin hak-haknya.

Hal tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi tentang Akselerasi Pelaksanaan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), di Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024.

Baca Juga:  Kantor Pertanahan Bangkalan Tegaskan Komitmen: Wakaf Harus Aman, Tersertifikat, dan Terlindungi

Untuk diketahui, 16 provinsi lokasi tanah ulayat yang telah diinventarisasi dan identifikasi Kementerian ATR/BPN meliputi Sumatra Barat, Kalimantan Tengah, Bali, NTT, Papua Barat, Papua, Sumatra Utara, Sulawesi Tengah, Aceh, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Menurut Menteri AHY, eksistensi Masyarakat Hukum Adat merupakan isu yang sangat penting karena bukan hanya berbicara isu keadilan dan kesejahteraan, hal itu juga berkaitan erat dengan politik, hukum, dan sosial.

Oleh sebab itu, ia mengapresiasi langkah Menko Polhukam yang telah mengoordinasikan berbagai pihak dalam satu forum.

“Terima kasih kepada Bapak Menko yang telah menghimpun berbagai stakeholders untuk mencari solusi, termasuk juga membangun semangat sinergi dan kolaborasi serta sinkronisasi baik di tingkat pimpinan maupun dilaksanakan di lapangan,” imbuh Menteri AHY.

Baca Juga:  Dukung Percepatan Sertifikasi Tanah di Pulau Nusakambangan, Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan dari Kemenkumham

Kementerian/lembaga terkait akan mencari solusi bersama dalam percepatan pendaftaran tanah ulayat. Di sisi lain, Kementerian ATR/BPN akan terus melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah-tanah ulayat yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

“Kalau sudah jelas, clean and clear setelah itu baru bisa kita terbitkan statusnya utamanya hak pengelolaan lahan bagi Masyarakat Hukum Adat,” tutur Menteri AHY.

“Jadi esensinya adalah bagaimana Masyarakat Hukum Adat ini bisa mendapatkan haknya, dilindungi, dan juga justru tanah tersebut bisa memiliki nilai ekonomi, produktif bagi peningkatan kesejahteraan mereka,” ujar Menteri AHY.

Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa diperlukan satu kegiatan bersama atau langkah bersama sebagai upaya percepatan pendaftaran tanah ulayat.

Baca Juga:  Komisi II DPR RI Apresiasi BPN Sultra, Bahtra: Inovasi dan Terobosannya Bisa Diadopsi Secara Nasional

Mulai dari koordinasi dan sinkronisasi implementasi regulasi lintas kementerian, sosialisasi bersama berbagai regulasi lintas kementerian termasuk dengan Masyarakat Hukum Adat, memutakhirkan data dan sinkronisasi data mengenai status pengakuan hak Masyarakat Hukum Adat, serta koordinasi dan sinkronisasi penentuan lokasi pilot project bersama.

“Sehingga tempatnya di mana, lokasinya di mana, itu kita bisa ketahui bersama dan kita akan lakukan inventarisasi dan identifikasi. Setelah itu semua dilakukan, Kementerian ATR/BPN akan lakukan pendaftaran tanah-tanah ulayatnya,” pungkas Hadi Tjahjanto.

Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana; Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; dan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Turut hadir, perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Desa dan PDTT; Kementerian Dalam Negeri; serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. HUM/LS/JR/FA/AL

TAGGED: Agus Harimurti Yudhoyono, Hadi Tjahjanto, Hak Atas Tanah, Hukum Adat, Kementerian ATR/BPN, Menkopolhukam, Percepatan Pendadtaran Tanah, Tanah Ulayat
Share this Article
Facebook Twitter Pinterest Whatsapp Whatsapp Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Wink0
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ad imageAd image

BERITA TERKINI

Bareskrim Geledah 6 Rumah Kasus Makar di Bogor-Tangerang, Diduga Jadi Posko
21 November 2026
Diduga Jadi Posko Makar, Rumah di Bogor Digeledah Bareskrim, Dokumen dan Spanduk Disita
21 November 2026
Dugaan Makar Listyo Sigit dkk, Bareskrim Geledah Gudang di Tangerang
21 November 2026
Puan soal Dasco Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Tunggu Keputusan Prabowo
21 November 2026
Sidang Wapres Pengganti Gibran Tetap 9 Desember, MPR Kaji Catatan Mahfud
21 November 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

Bareskrim Geledah 6 Rumah Kasus Makar di Bogor-Tangerang, Diduga Jadi Posko
21 November 2026
Diduga Jadi Posko Makar, Rumah di Bogor Digeledah Bareskrim, Dokumen dan Spanduk Disita
21 November 2026
Dugaan Makar Listyo Sigit dkk, Bareskrim Geledah Gudang di Tangerang
21 November 2026
Puan soal Dasco Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Tunggu Keputusan Prabowo
21 November 2026

Baca Berita Lainnya:

Bareskrim

Bareskrim Geledah 6 Rumah Kasus Makar di Bogor-Tangerang, Diduga Jadi Posko

Bareskrim

Diduga Jadi Posko Makar, Rumah di Bogor Digeledah Bareskrim, Dokumen dan Spanduk Disita

Bareskrim

Dugaan Makar Listyo Sigit dkk, Bareskrim Geledah Gudang di Tangerang

Nasional

Puan soal Dasco Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Tunggu Keputusan Prabowo

MemoIndonesia.co.id

Memo Indonesia adalah media online yang menyajikan beragam informasi dari seluruh sudut nusantara.

Quick Links
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
About US
  • Kontak
  • Tentang Kami
  • Karir
  • Redaksi

Copyright 2023 – MemoIndonesia.co.id

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?