JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Keputusan Presiden Joko Widodo untuk mencopot Firli Bahuri dari jabatan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memunculkan tanggapan tajam dari Indonesia Corruption Watch (ICW).
Dalam konteks pemilihan pengganti Firli, ICW mengajukan tiga kriteria krusial yang dianggap perlu mendapat perhatian serius dari Presiden Jokowi.
Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, menyatakan bahwa kriteria pertama adalah integritas.
“Calon tersebut harus memiliki integritas yang tinggi. Kasus Firli harus dijadikan pelajaran penting bagi pemerintah, Presiden, dan DPR untuk mencegah terulangnya praktik serupa di masa depan,” ujarnya.
Poin kedua yang disoroti oleh Kurnia adalah kebebasan dari keterlibatan politik. Menjelang Pemilu 2024, Kurnia menekankan bahwa pimpinan KPK pengganti Firli harus bebas dari unsur politik.
“Kepemimpinan KPK harus bersih dari politisasi, terutama menghadapi pesta demokrasi tahun 2024. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin KPK untuk tidak memiliki afiliasi atau kedekatan dengan kelompok politik manapun,” tambahnya.
Selanjutnya, ICW menyoroti pentingnya kepemimpinan kolektif dan kolegial di KPK. Kurnia mencatat bahwa selama kepemimpinan Firli sejak 2019, terjadi kecenderungan pimpinan KPK untuk bertindak sendiri dengan pola ‘one man show’.
“Evaluasi dari kasus Firli harus menjadi acuan utama. Pimpinan terpilih tidak boleh melanjutkan pola ‘One Man Show’ seperti yang dilakukan oleh Firli,” tegas Kurnia.
Sementara itu, Kurnia menilai sisa satu tahun masa jabatan pimpinan KPK saat ini sangat krusial.
Dengan masih adanya sejumlah perkara besar yang belum terselesaikan, institusi KPK perlu diarahkan pada pemulihan citra setelah mengalami tantangan selama kepemimpinan Firli.
Empat Nama Calon Pengganti Firli:
Pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK menjadi rujukan dalam hal pergantian pimpinan. Pasal tersebut menyatakan:
Pasal 33
(1) Dalam hal terjadi kekosongan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden Republik Indonesia mengajukan calon anggota pengganti kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
(2) Calon anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak terpilih di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selama masih memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 29.
(3) Calon anggota pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanjutkan sisa masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang digantikan.
Empat nama calon pimpinan KPK yang belum terpilih pada 2019 yang dapat diajukan oleh Presiden Jokowi ke DPR antara lain:
- Sigit Danang Joyo (19 suara)
- Luthfi Jayadi Kurniawan (7 suara)
- I Nyoman Wara: 0
- Roby Arya Brata: 0. CAK/RAZ
