JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Asperhupiki), Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (FH Untirta), menyoroti sejumlah catatan hukum sepanjang 2023.
Salah satu perhatian utama adalah minimnya bantuan hukum yang diberikan kepada golongan miskin.
Ketua YLBHI, M Isnur, menyampaikan keprihatinannya terkait komitmen pemerintah yang belum optimal dalam pelaksanaan bantuan hukum.
Hingga saat ini, hanya 619 LBH/OBH yang tercakup dengan anggaran tahunan sebesar Rp 56.365.320.000 untuk seluruh Indonesia.
“Sementara kepolisian berhasil menangani 276.507 perkara kejahatan pada 2022, namun catatan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyebutkan hanya ada 10.841 kasus pidana yang ditangani oleh OBH/LBH pada 2023, dengan separuhnya terkait kasus narkotika,” ujar M Isnur dalam keterangan pers pada Kamis, 27 Desember 2023.
YLBHI dan Asperhupiki berpendapat bahwa anggaran bantuan hukum saat ini masih jauh dari cukup. Isnur menekankan bahwa bantuan hukum adalah hak yang dijamin oleh Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 dan UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Ini juga merupakan prasyarat untuk memastikan prinsip persamaan di muka hukum.
“Anggaran yang terbatas ini hanya dapat mendukung penanganan sejumlah kecil kasus, tanpa memberikan dukungan yang memadai untuk sumber daya manusia dan lembaga yang menangani,” tambah Isnur.
Menurut M Isnur, bantuan hukum tidak hanya untuk memberikan jasa hukum kepada masyarakat, melainkan juga diharapkan dapat mendorong perbaikan dalam sistem peradilan.
Hasil penelitian LBH-YLBHI menunjukkan bahwa hanya 10-20 persen orang yang berhadapan dengan hukum atau menjadi tersangka/terdakwa yang mendapatkan bantuan hukum.
Perlu dicatat bahwa BPHN telah mendapatkan penghargaan internasional untuk program bantuan hukum cuma-cuma kepada golongan miskin.
Program ‘Perluasan Bantuan Hukum bagi Individu dan Kelompok Rentan di Indonesia’ meraih penghargaan Open Government Partnership (OGP) Awards 2023 di Tallin, Estonia, pada 6 September 2023. CAK/RAZ
