SURABAYA – Banyaknya persoalan sepeninggal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Surabaya oleh Dinas Pendidikan Surabaya, disikapi serius Sekretaris Komisi D DPRD Kota Surabaya, Dr Akmarawita Kadir.
Jika memang Kepala Dinas Pendidikan dan atau yang berwenang lainnya tidak sanggup mengatasi persoalan tersebut, pihaknya meminta pejabat berwenang mundur demi terjaganya pendidikan di Surabaya agar tak mengecewakan masyarakat.
“Ini yang tidak bisa diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Kalau Pak Kadis tak sanggup, mundur saja. Kan bisa diberikan kepada yang mampu atau yang serius,” pinta politisi Partai Golkar Surabaya, Selasa (25/7/2023).
Akma melihat, terbukti selama proses PPDB banyak meninggalkan permasalahan bagi warga Surabaya. Bahkan ketika diundang untuk hearing terkait keruwetan PPDB, Kadis Pendidikan Kota Surabaya tidak hadir dengan berbagai alasan.
“Coba kita lihat, PPDB sudah berakhir, dan senin tgl 24 Juli kemarin kami mengundang Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, tetapi tidak hadir. Konfirmasi ketidakhadiran pun terkesan mendadak,” seloroh Sekretaris Fraksi Partai Golkar
Lanjut Akma, beralasan sedang ada kegiatan di luar, ada lagi alasan sedang mendata warga kota yang anaknya belum dapat sekolah, sesuatu hal yang tidak masuk akal.
“Apa yang diurusi, padahal PPDB sudah berakhir. Ini tampak masih banyak permasalahan yang muncul seperti nya, kok diundang untuk evaluasi tidak hadir, aneh kan?,” seloroh Dokter Akma.
Akma mengakui, jika ia masih mendengar banyak putra putri warga kota Surabaya yang tidak mendapatkan sekolah atau belum bersekolah karena berbagai alasan. Semisal alasan yang paling banyak adalah biaya sekolah swasta yang mahal, kemudian jarak sekolah yang jauh dari domisili siswa.
“Memang, dua alasan ini menurut saya bila betul ada. Dan ini merupakan kegagalan dinas pendidikan dalam melaksanakan program PPDB ini. Kami anggap gagal, kalau misal waktu bisa dimundurkan sebaiknya ini di ulang saja,” sahutnya.
Akma merasa kasihan, karena masih banyak warga miskin atau warga pra miskin yang tidak dapat sekolah negeri akhirnya sekolah swasta yang berbayar.
“Iya betul katanya gratis… kalau saya bilang gratis “abang-abang lambe” kasihan mereka, akhirnya tetap membayar dengan alasan macam-macam. Jangan sampai ini terjadi, mereka bisa dikucilkan karena mengikuti program gratis di sekolah swasta,” tandasnya.
Sejauh ini, Sekretaris DPD Partai Golkar Surabaya ini, belum melihat komitmen Pemerintah Kota Surabaya yang mau melindungi warga kota, khususnya warga miskin dan pra miskin.
“Apakah sudah lupa visi misi, atau dinas pendidikan yang tidak mampu menerjemahkan visi misi Pak wali kota. Padahal sudah jelas Presiden Jokowi menyatakan kalau anggaran pemerintah besar banget… Pemerintah kota pastikan SEMUA anak bisa sekolah gratis”,” kata Akma lagi.
Belum lagi lanjut Akma, menyoal info-info yang tidak sedap di dengar mengenai kecurangan permasalahan sistem zonasi, sistem pindah tugas, dan sistem domisili, pengurangan rombel di sekolah-sekolah negeri.
“Ini bagaimana planingnya? Bagaimana peran serta masayarakat dan sekolah swasta dalam ikut menurunkan angka kemiskinan dalam akses pendidikan?,” pungkas Akma. (cak/bad)
