JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Sebanyak 62,2 persen responden menyatakan setuju dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet atau reshuffle beberapa kali berdasarkan survei Parameter Politik Indonesia (PPI) pada 26 September hingga 6 Oktober 2026.
Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno menyampaikan hasil tersebut berdasarkan pertanyaan kepada responden mengenai persetujuan terhadap pergantian menteri yang beberapa kali dilakukan Prabowo.
Hasilnya, sebanyak 62,2 persen responden menyatakan setuju, sedangkan 14,7 persen menyatakan tidak setuju.
Survei tersebut dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.
Metode pengambilan sampel menggunakan multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 2,83 persen.
Hingga menjelang dua tahun masa pemerintahannya, Prabowo tercatat telah melakukan reshuffle kabinet sebanyak delapan kali.
Perombakan terbaru berlangsung pada Kamis 15 Oktober 2026, ketika Prabowo melantik sejumlah pejabat baru di Istana Negara.
Dalam reshuffle tersebut, Prabowo melantik dua Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), yakni Marsekal TNI Yusuf Jauhari dan Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon.
Selain itu, M Maulana Bungaran dilantik sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, sedangkan Alim Setiawan Slamet menjabat Wakil Menteri Pertanian.
Prabowo juga melantik sejumlah pejabat untuk mengisi posisi kepala dan wakil kepala badan. Berikut daftar pejabat yang dilantik dalam reshuffle terakhir:
- Marsekal TNI Yusuf Jauhari sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Logistik, Industri Pertahanan, dan Teknologi.
- Jenderal TNI Richard Tampubolon sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan.
- Dr. Alim Setiawan Slamet sebagai Wakil Menteri Pertanian.
- M Maulana Bungaran sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
- Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
- Mayor Jenderal TNI Sriyanto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). HUM/GIT
