JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melepas sebanyak 1.138 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk membantu pemulihan wilayah terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh.
Pelepasan praja IPDN tersebut dilakukan langsung oleh Mendagri Tito Karnavian di Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Sabtu 3 Januari 2026. Penugasan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar siswa sekolah kedinasan diterjunkan ke lokasi bencana sesuai dengan keahlian masing-masing.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan, arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat keduanya berdiskusi cukup lama mengenai penanganan dan pemulihan bencana.
Salah satu poin yang ditekankan Presiden ialah keterlibatan sekolah kedinasan dalam membantu daerah terdampak secara langsung.
“Saya bertemu dan berdiskusi cukup lama dengan Bapak Presiden membahas situasi bencana. Salah satu yang beliau sampaikan, bagus juga kalau sekolah-sekolah kedinasan lainnya bisa turun langsung ke daerah bencana,” ujar Tito.
Tito menjelaskan, praja IPDN tidak hanya melakukan kerja bakti, tetapi juga membantu menghidupkan kembali sistem pemerintahan dan layanan publik yang sempat terganggu akibat bencana.
Menurutnya, penugasan ini menjadi solusi saling menguntungkan, baik bagi daerah terdampak maupun bagi praja IPDN.
“Saya sampaikan ini win-win solution. Praja IPDN membantu membersihkan, membangkitkan pemerintahan, sekaligus ini menjadi bagian dari kurikulum dan penilaian mereka,” katanya.
Ia menilai keterlibatan sekolah kedinasan sangat strategis karena para taruna dan praja memiliki spesialisasi keilmuan yang dapat langsung diterapkan di lapangan. Selain membantu pemulihan daerah, penugasan ini juga memberikan pengalaman nyata bagi peserta didik.
“Misalnya sekolah kedinasan perhubungan bisa melihat langsung dampak bencana terhadap bandara atau pelabuhan. Sekolah kedinasan KKP bisa membantu di wilayah pesisir dan nelayan terdampak,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto, lanjut Tito, memberikan apresiasi atas pengiriman praja IPDN ke Aceh Tamiang. Presiden bahkan membuka peluang agar masa penugasan diperpanjang apabila masih dibutuhkan di lapangan.
“Beliau tanya berapa lama? Saya jawab sebulan. Presiden bilang, kalau perlu diperpanjang, perpanjang,” ucap Tito.
Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya percepatan pemulihan infrastruktur dasar, seperti jembatan, jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta tempat pengungsian di wilayah terdampak bencana.
Aceh Tamiang diprioritaskan karena tingkat kerusakannya dinilai paling berat dibanding daerah lain yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Tito menyebut indikator utama pemulihan daerah adalah berjalannya pemerintahan dan pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat.
“Dua indikator utama pemulihan itu pemerintahan berjalan normal dan ekonomi hidup kembali. Di Aceh Tamiang, dua minggu lalu dua-duanya belum berjalan optimal,” jelasnya.
Para praja IPDN akan bertugas selama satu bulan dengan membawa perlengkapan kerja sendiri, seperti sekop dan cangkul, serta logistik pribadi.
Mereka akan membersihkan kantor pemerintahan, mendampingi aparatur sipil negara (ASN) daerah yang terdampak, dan membantu mengaktifkan kembali layanan publik.
“Senjata mereka itu bukan senjata apa-apa, tapi alat pembersih. Kita ingin pemerintahan kabupaten bisa segera berjalan normal,” tegas Tito.
Selain itu, praja IPDN juga akan membantu pemulihan lebih dari 200 desa yang belum beroperasi optimal akibat bencana.
Penugasan ini menjadi bagian dari kurikulum IPDN dalam bentuk kuliah kerja nyata (KKN) dan masuk dalam penilaian akademik.
“Ini kuliah kerja nyata yang betul-betul nyata. Mereka berhadapan langsung dengan masalah riil di lapangan dan ini jadi pengalaman luar biasa bagi mereka,” pungkasnya. HUM/GIT
