JAKARTA, Memoindonesia.co.id – KPK menerima desakan untuk memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam perkara korupsi proyek jalan setelah Dewan Pengawas KPK memanggil deputi, penyidik, dan jaksa usai aduan Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia pada Jumat 5 Desember 2025.
Ketua Dewas KPK, Gusrizal, mengonfirmasi pemanggilan penyidik KPK selaku Kasatgas Penyidikan KPK AKBP Rossa Purba Bekti.
“Rossa dipanggil jam 10.00 WIB. Benar (pemanggilan) di Gedung C1,” ujar Gusrizal kepada wartawan, Rabu 3 Desember 2025.
Gusrizal menyebutkan bahwa pemeriksaan tersebut berkaitan dengan pemanggilan Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam perkara korupsi jalan Sumut di persidangan PN Tipikor Medan.
Pihak KPK melalui juru bicara Budi Prasetyo mengatakan KPK menghormati proses pemeriksaan Dewas sebagai bagian dari pengawasan internal.
“Mari kita hormati prosesnya, bahwa pemeriksaan oleh Dewas adalah bagian dari pengawasan guna memastikan setiap pelaksanaan tugas di KPK tidak hanya sesuai dengan ketentuan dan prosedur, namun juga memedomani nilai-nilai etik dan perilaku sebagai insan KPK,” kata Budi Prasetyo, Kamis 4 Desember 2025.
Budi menegaskan bahwa penanganan perkara korupsi proyek jalan Sumut telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Dalam proses penanganan perkara ini, kami pastikan telah sesuai dengan proses hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, mulai dari tindakan-tindakan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan,” jelasnya.
Desakan kembali muncul setelah Masyarakat Anti Korupsi Indonesia mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dugaan penghentian penyidikan kasus tersebut.
Permohonan praperadilan MAKI teregister dengan nomor perkara 157/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL dengan sidang perdana pada Jumat 5 Desember 2025.
Termohon tidak hadir dalam sidang dan meminta penundaan satu pekan.
“Jadi sidang saya tunda hari Jumat 12 Desember 2025 depan jam 10.00 WIB pagi dengan acara kehadiran Termohon,” ujar hakim tunggal PN Jakarta Selatan, Budi Setiawan.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan penyidikan diduga dihentikan karena KPK tidak pernah memeriksa Bobby sebagai saksi.
“Sampai kapanpun kalau belum diperiksa ya kita gugat lagi,” ujar Boyamin.
MAKI juga meminta hakim memerintahkan KPK menghadirkan Rektor USU Muryanto Amin dalam sidang serta membawa bukti uang Rp 2,8 miliar untuk dimohonkan penyitaan.
Menurut MAKI, surat dakwaan tidak mencantumkan uang Rp 2,8 miliar hasil operasi tangkap tangan.
“Jadi ini kan masuk kategori seperti KUHAP tadi, penelantaran perkara itu adalah dengan cara menelantarkan atau menghentikan secara tidak sah,” tambahnya.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima tersangka: Topan Ginting, Rasuli Efendi Siregar, Heliyanto, M Akhirun Pilang, dan M Rayhan Dulasmi Pilang.
Topan diduga mengatur pemenang lelang untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan janji fee Rp 8 miliar dalam proyek senilai Rp 231,8 miliar.
KPK menyebut Akhirun dan Rayhan menarik uang Rp 2 miliar yang diduga akan dibagikan kepada pejabat yang membantu memperoleh proyek tersebut. HUM/GIT
