JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi masih menunggu surat keputusan rehabilitasi dari Kementerian Hukum sebagai dasar pembebasan mantan Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi dari Rutan KPK pada Rabu 26 November 2025.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan SK rehabilitasi diperlukan sebagai dasar administrasi pembebasan Ira Puspadewi.
“Pagi ini kami masih menunggu surat keputusan rehabilitasi tersebut, sebagai dasar proses pengeluaran dari Rutan,” kata Budi Prasetyo kepada wartawan.
Tim kuasa hukum Ira sudah berkumpul di Rutan Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, pada pukul 07.37 WIB untuk menunggu proses pembebasan.
Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani rehabilitasi terhadap tiga mantan pejabat ASDP termasuk Ira Puspadewi.
“Alhamdulillah, pada hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap tiga nama tersebut,” ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers di Istana pada Selasa 25 November.
Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rehabilitasi berawal dari aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPR.
“Menerima berbagai aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat, kami kemudian meminta kepada Komisi Hukum untuk melakukan kajian terhadap perkara,” ujar Dasco.
“Hasil kajian hukum itu kemudian kami sampaikan kepada pihak pemerintah terhadap perkara,” ucapnya.
Ira Puspadewi sebelumnya divonis empat setengah tahun penjara dalam perkara akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP.
Dua pejabat ASDP lainnya yaitu M Yusuf Hadi dan Harry Muhammad Adhi Caksono masing-masing divonis empat tahun penjara dan juga mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo. HUM/GIT
