JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Sekretaris Jenderal Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Zaki Zakariya, menyoroti kebijakan umrah mandiri yang disahkan pemerintah karena dinilai berisiko bagi jemaah.
Kebijakan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Selasa, 28 Oktober 2025.
Zaki menyebut munculnya istilah umrah mandiri dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menimbulkan kegelisahan di kalangan penyelenggara resmi dan pelaku usaha haji-umrah di seluruh Indonesia.
“Munculnya istilah ‘umrah mandiri’ dalam UU PIHU No. 14 Tahun 2025, khususnya Pasal 86 ayat (1) huruf b, menimbulkan kegelisahan mendalam di kalangan penyelenggara resmi dan pelaku usaha umrah-haji di seluruh Indonesia,” kata Zaki kepada wartawan.
Ia menjelaskan jemaah berpotensi tidak mendapatkan pembinaan manasik, fiqih, hingga hukum. Zaki juga menyoroti tidak adanya pihak yang bertanggung jawab jika terjadi kendala selama pelaksanaan umrah di Tanah Suci.
“Jika terjadi gagal berangkat, keterlambatan visa, kehilangan bagasi, atau penipuan, jamaah tidak memiliki pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Banyak jemaah awam tidak memahami regulasi Saudi, visa, miqat, dan aturan syar’i sehingga rawan melanggar manasik atau bahkan terkena sanksi di Tanah Suci,” ujarnya.
Zaki juga menilai potensi penipuan akan semakin marak dengan diberlakukannya umrah mandiri. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak mengulang kesalahan besar seperti pada tahun 2016.
“Human trafficking dan lain-lain dengan pengawasan saja penipuan merajalela, bagaimana kalau dibebaskan pemain akan banyak, potensi penipuan. Dengan pengawasan yang ketat seperti sebelumnya saja penipuan banyak terjadi bagaimana kalau dibebaskan, jangan lupakan sejarah kelam 2016 penipuan besar yang gagal memberangkatkan 120.000 jamaah, padahal pemerintah sudah diingatkan asosiasi 3 tahun sebelumnya,” katanya.
Sementara itu, Kementerian Haji dan Umrah memastikan pelaksanaan umrah mandiri legal dan dilindungi oleh negara. Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan pemerintah menyiapkan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025.
“Umrah mandiri itu keniscayaan ya, karena Arab Saudi buka gerbang dengan luas. Kemudian kedua, selama ini sudah banyak yang melakukan umrah mandiri,” kata Dahnil Anzar Simanjuntak sebelum Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 27 Oktober 2025.
Ia menegaskan regulasi baru ini justru bertujuan melindungi jemaah dan memastikan pelaksanaan umrah berjalan aman serta sesuai aturan.
“Jadi sebelum ada UU 14/2025, jemaah umrah kita itu sudah banyak yang melakukan umrah mandiri. Nah, oleh sebab itu kita ingin melindungi mereka. Selain memang kita harus kompatibel dengan regulasinya Saudi,” ujarnya.
“Nah, karena untuk melindungi mereka, maka undang-undang mengakomodir umrah mandiri. Kenapa? Sekarang nih teman-teman saja untuk beli tiket bisa via Nusuk, bisa sendiri. Untuk akomodasi hotel bisa via Nusuk, semuanya bisa,” tambahnya. HUM/GIT
