KONAWE UTARA, Memoindonesia.co.id – Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari, bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara, menggelar operasi gabungan pengawasan keimigrasian di Kabupaten Konawe Utara, Kamis, 17 Oktober 2025.
Operasi ini melibatkan lintas instansi, termasuk Polres Konawe Utara, Kodim 1430/Konawe Utara, Badan Kesbangpol, serta Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Konawe Utara.
Sasaran kegiatan kali ini adalah PT Stargate Pacific Resources, perusahaan tambang yang mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA). Tim gabungan turun langsung memeriksa dokumen keimigrasian, izin tinggal, serta meninjau fasilitas tempat tinggal para pekerja asing yang berada di sekitar kawasan operasional perusahaan.
Langkah ini merupakan bentuk nyata sinergi antarinstansi dalam menegakkan kedaulatan negara di bidang keimigrasian—sekaligus memastikan bahwa seluruh aktivitas orang asing di wilayah kerja Imigrasi Kendari berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Lebih dari sekadar penertiban administratif, pengawasan ini bertujuan memperkuat fungsi deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian, serta menjaga agar keberadaan tenaga kerja asing benar-benar membawa manfaat, bukan justru menimbulkan kerawanan.
Melalui operasi gabungan ini, koordinasi antarinstansi diharapkan semakin solid dalam menciptakan sistem pengawasan keimigrasian yang efektif, humanis, dan berintegritas sejalan dengan komitmen untuk melindungi kepentingan nasional dan menjamin kepatuhan hukum di tengah geliat industri strategis.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari, Muhammad Novrian Jaya, menyampaikan, operasi gabungan ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi bentuk tanggung jawab negara dalam memastikan keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah kita berlangsung sesuai aturan.
“Kami ingin memastikan bahwa tenaga kerja asing yang berada di Konawe Utara tidak hanya legal secara dokumen, tetapi juga berkontribusi secara positif dan tidak menimbulkan masalah sosial, ekonomi, maupun keamanan.”
“Kami akan terus memperkuat kolaborasi lintas instansi, karena pengawasan keimigrasian yang efektif hanya bisa terwujud melalui kerja sama yang solid dan berkelanjutan. Ini adalah upaya kolektif dalam menjaga kedaulatan, kepastian hukum, dan ketertiban di wilayah strategis seperti Konawe Utara,” pungkasnya. HUM/BAD
