Jubir KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa informasi tersebut seharusnya tidak diungkap ke publik karena masih menjadi bagian dari materi penyidikan.
“Sebetulnya itu (pengembalian uang) adalah materi penyidikan yang seharusnya belum bisa kami sampaikan secara detail,” kata Budi di Gedung KPK, Jakarta, Rabu 17 September 2025.
Budi menjelaskan, informasi soal pengembalian dana itu pertama kali diungkap oleh Khalid sendiri ke ruang publik.
Padahal, kata dia, detail perkara akan diumumkan KPK pada waktunya, termasuk siapa saja yang bakal dijadikan tersangka.
“Ketika kami menyampaikan update penyidikannya, tentu KPK akan menyampaikan konstruksi perkaranya secara utuh. Termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab, barang bukti, maupun aset yang telah disita,” ujar Budi.
Sebelumnya, KPK mengonfirmasi bahwa uang yang dikembalikan oleh Ustaz Khalid merupakan hasil tindak pidana dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.
Uang tersebut kini telah disita penyidik sebagai barang bukti penting dalam proses pembuktian. Budi menuturkan, KPK menemukan adanya praktik jual-beli kuota haji khusus antar-biro travel.
Hal ini diduga muncul akibat kebijakan tambahan kuota 50-50 di Kementerian Agama.
“Nah tentunya dari proses jual-beli itu kan ada ekses dari kebijakan. Ini menjadi rantai yang berkesinambungan dari diskresi kebijakan sampai pelaksanaan di lapangan,” jelas Budi.
KPK menegaskan akan terus mendalami praktik jual-beli kuota haji tersebut, termasuk aliran dana dan keterlibatan berbagai pihak. HUM/GIT
