SURABAYA, Memoindonesia.co.id – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur, Asep Heri, memimpin jalannya Focus Group Discussion (FGD) strategis terkait perencanaan tata ruang di Provinsi Jawa Timur.
Kegiatan yang digelar pada Rabu, 27 Agustus 2025, ini dihadiri Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati, sejumlah akademisi, praktisi, hingga perwakilan instansi pemerintah dan swasta.
Dengan mengusung tema “Model Integrasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Timur”, diskusi ini diarahkan untuk mencari konsep dan metodologi tata ruang yang adaptif, ramah lingkungan, dan berorientasi pada keberlanjutan.
Para pakar dari berbagai bidang membedah tantangan pembangunan yang kian kompleks, khususnya di tengah tekanan pertumbuhan ekonomi dan tingginya kebutuhan ruang.
Dalam arahannya, Kakanwil BPN Jatim, Asep Heri, menegaskan bahwa tata ruang tidak boleh hanya dipandang sebagai urusan teknis, melainkan sebagai instrumen strategis dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.
“Tekanan pembangunan dan dinamika ekonomi sangat tinggi. Karena itu, BPN sebagai institusi yang berperan dalam penataan pertanahan memiliki tanggung jawab besar memastikan pemanfaatan ruang tidak melebihi kapasitas alam. Pengelolaan daya dukung dan daya tampung lingkungan adalah kunci agar pembangunan tetap berkelanjutan,” tegasnya.
Senada dengan itu, Sekretaris Ditjen Tata Ruang, Reny Windyawati, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mewujudkan tata ruang yang fungsional sekaligus ramah lingkungan.
“Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bukan sekadar dokumen, melainkan instrumen utama agar pembangunan berjalan selaras dengan prinsip pengendalian ruang serta kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat,” jelasnya.
FGD ini dihadiri pula oleh perwakilan Sekretaris Daerah, Guru Besar Ekonomi dan Sumberdaya Lingkungan IPB, peneliti Penata Ruang Ahli Utama, serta sejumlah pemangku kepentingan dari sektor swasta.
Melalui diskusi ini, diharapkan lahir terobosan metode dan kebijakan tata ruang yang mampu menjawab tantangan pembangunan sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Jawa Timur. HUM/BAD
