SIDOARJO, Memoindonesia.co.id —Penanganan banjir di Kabupaten Sidoarjo tidak bisa dilakukan setengah hati. Diperlukan kolaborasi yang nyata dan berkesinambungan antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, Adam Rusydi, saat menggelar serap aspirasi (reses) bersama warga di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Kamis, 3 Juli 2025.
“Permasalahan banjir di Sidoarjo kompleks. Butuh koordinasi lintas instansi dan waktu yang tidak sebentar,” kata Adam.
Ia menyebut, banjir di berbagai titik di Sidoarjo disebabkan oleh faktor yang beragam. Ada wilayah yang terdampak karena sungai mengalami pendangkalan, ada pula yang rawan genangan karena berada di dataran rendah dan kawasan padat penduduk.
“Di Waru misalnya, banjir lebih karena faktor sungai. Sedangkan di Tanggulangin, karena daerahnya berupa cekungan. Pola penanganannya tentu harus berbeda,” jelas mantan Ketua MKGR Surabaya ini.
Politisi Partai Golkar itu mengungkapkan, isu banjir Sidoarjo terus ia dorong dalam berbagai forum strategis, termasuk saat pembahasan master plan penanganan banjir Jawa Timur bersama Pemprov.
Ia mengingatkan agar desain besar itu bisa sinkron dengan rencana penanganan banjir di Sidoarjo, agar anggaran tidak sia-sia.
“Kemarin saat pembahasan master plan banjir Jatim, kami minta supaya diselaraskan dengan rencana Sidoarjo. Jangan sampai programnya jalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Adam juga menyebut, Pemprov Jatim berencana mengucurkan dana sebesar Rp385 miliar untuk penanganan banjir Sidoarjo. Namun hingga kini, dana tersebut belum juga disahkan.
“Saya akan terus kawal anggaran itu agar benar-benar bisa direalisasikan. Jangan sampai Sidoarjo terus terjebak dalam masalah banjir tahunan tanpa solusi tuntas,” pungkas mantan tenaga ahli di DPR RI. HUM/BAD
