JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Proyek pengadaan laptop senilai Rp 9,9 triliun di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) periode 2020-2022 kini menjadi sorotan tajam Kejaksaan Agung (Kejagung) atas dugaan korupsi.
Dukungan penuh datang dari Indonesia Corruption Watch (ICW), yang tak hanya mendukung pengusutan, tetapi juga membongkar sejumlah kejanggalan signifikan terkait proyek ambisius di era Menteri Nadiem Makarim tersebut.
Peneliti ICW, Almas Sjafrina, mengungkapkan bahwa sejak 2021, ICW sudah menyoroti proyek ini dan bahkan meminta Kemendikbud untuk menghentikan serta mengkaji ulang rencana belanja laptop di tengah pandemi Covid-19.
Menurut Almas, kejanggalan pertama terletak pada prioritas. Pengadaan laptop dan sejumlah perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) lainnya dinilai bukan kebutuhan prioritas pelayanan pendidikan di tengah pandemi Covid-19, di mana fokus seharusnya pada akses dan infrastruktur dasar.
Kedua, penggunaan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dinilai menyalahi Perpres No. 123 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik.
“Penggunaan DAK seharusnya diusulkan dari bawah (bottom-up), bukan tiba-tiba diusulkan dan menjadi program kementerian. Pencairan DAK juga harus melampirkan daftar sekolah penerima bantuan, sedangkan saat itu tak jelas bagaimana dan kepada sekolah mana laptop akan didistribusikan,” kata Almas, dikutip Sabtu 7 Juni 2025.
Ketiga, rencana pengadaan laptop ini disebut tidak tersedia dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Almas menyebut informasi pengadaan yang direncanakan dengan metode pemilihan penyedia e-purchasing tidak banyak diketahui publik.
Kejanggalan berikutnya yang paling mencolok adalah dasar penentuan spesifikasi laptop yang harus memiliki OS Chromebook. Ini dinilai tidak sesuai dengan kondisi Indonesia, khususnya daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang menjadi salah satu target distribusi laptop.
Chromebook akan berfungsi optimal jika tersambung dengan internet, sementara infrastruktur jaringan internet di Indonesia belum merata.
“Terlebih sudah ada uji coba penggunaan laptop chromebook pada 2019 yang menghasilkan kesimpulan bahwa laptop chromebook tidak efisien. Sehingga menjadi pertanyaan, mengapa Menteri Nadiem Makarim memutuskan spesifikasi chromebook dalam lampiran Permendikbud No. 5 Tahun 2021,” ucap Almas.
Almas juga menyoroti bahwa spesifikasi Chromebook dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang disyaratkan mempersempit persaingan usaha, karena hanya segelintir perusahaan yang dapat menjadi penyedia.
“Penyedia potensial mengerucut hanya pada enam perusahaan, yaitu PT Zyrexindo Mandiri Buana (Zyrex), PT Supertone, PT Evercoss Technology Indonesia, Acer Manufacturing Indonesia (Acer), PT Tera Data Indonesia (Axio), dan PT Bangga Teknologi Indonesia (Advan). Kondisi penyedia yang terbatas bertentangan dengan semangat UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” jelas Almas.
Kejanggalan pada tahap perencanaan dan penentuan spesifikasi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai alasan di balik Kemendikbudristek di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim yang seolah memaksakan pengadaan Chromebook.
“Sehingga, kami melihat pengadaan ini rentan dikorupsi dan gagal mencapai tujuan kebijakannya. Pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan dan terkesan dipaksakan kerap berangkat dari adanya permufakatan jahat dan berujung pada korupsi berbagai modus, seperti mark up harga, penerimaan kick back dari penyedia, hingga pungutan liar dalam proses distribusi barang,” tegas Almas.
Ia menambahkan bahwa permufakatan jahat terindikasi dari diabaikannya kajian tim teknis Kementerian Pendidikan yang menyebut OS Chrome tak cocok dengan program digitalisasi pendidikan yang menarget daerah dengan koneksi internet yang lemah. HUM/GIT
