MEKKAH, Memoindonesia.co.id – Pimpinan DPR RI bersama Pimpinan Komisi VIII DPR RI menggelar rapat koordinasi menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji yang tinggal tiga hari lagi dengan Kementerian Agama RI, Senin malam, 2 Juni 2025 waktu setempat.
Ikut dalam rapat tersebut, selain Adies Kadir, ikut pula Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal, Menteri Agama RI Prof. KH. Nasaruddin Umar, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Dr. Hilman Latief.
Tak ketinggalan para pemilik delapan syarikah—perusahaan yang ditunjuk untuk memfasilitasi jemaah haji Indonesia di Mekkah dan Madinah, ikut dalam rakor tersebut bersama dari pihak pemerintah Arab Saudi.
Rapat yang digelar pada Senin malam waktu Mekkah tersebut membahas tiga persoalan utama yang dinilai krusial dan harus segera diselesaikan:
- Keterlambatan distribusi Kartu Nusuk, yang hingga pukul 23.35 waktu Mekkah belum diterima oleh 4.819 jemaah haji Indonesia.
- Kejelasan konsumsi tanazul atau makanan bagi jemaah yang pulang lebih awal, khususnya di hotel, agar kenyamanan dan hak jemaah tetap terjamin.
- Permasalahan jemaah yang terpisah, baik dari muhrimnya, pembimbing kelompok, maupun kloternya. Pemetaan dan pemersatuan jemaah ini dinilai mendesak demi kelancaran ibadah puncak.
Pimpinan rapat menegaskan bahwa penyelesaian cepat dan tuntas terhadap ketiga persoalan tersebut sangat penting agar ibadah haji tahun 2025 dapat berjalan lancar, aman, dan tertib.
“Kami berharap seluruh proses ibadah haji 2025 dapat berjalan dengan khusyuk, tertib, dan aman. Jemaah haji Indonesia adalah tamu Allah yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya,” ujar Adies Kadir.
Rapat ini menjadi bagian dari upaya intensif pemerintah dan legislatif untuk memastikan pelayanan terbaik bagi lebih dari 200.000 jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. HUM/CAK
