DENPASAR, Memoindonesia.co.id – Aksi turis asing yang melanggar aturan kembali menjadi sorotan publik di Bali. Salah satu pelanggaran yang disorot adalah aktivitas warga negara asing (WNA) yang membuka usaha kecil seperti toko kelontong ilegal dan menjadi pemandu wisata tanpa izin.
Pemerintah melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menyatakan keprihatinan serius terhadap fenomena ini.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menegaskan bahwa praktik tersebut mengancam peluang kerja warga lokal dan tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki para WNA.
“Kalau mereka (turis asing) merebut pekerjaan warga lokal, nanti kasihan masyarakat kita mau kerja di mana,” ujar Agus saat meninjau Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, Selasa 20 Mei 2025.
Agus menyebut bahwa pengawasan terhadap WNA sudah dilakukan sejak kedatangan mereka ke Indonesia. Sistem imigrasi saat ini telah terintegrasi dengan Interpol, sehingga informasi terkait pelanggaran hukum internasional bisa langsung diketahui oleh petugas imigrasi.
“Informasi dari Interpol langsung tersambung dengan kita, sehingga pengawasan terhadap mereka sudah berjalan sejak datang,” jelasnya.
Selain pelanggaran izin tinggal atau overstay, beberapa WNA juga menggunakan izin investasi fiktif sebagai modus untuk bekerja secara ilegal. Mereka mendirikan kantor palsu, menjadi pemandu wisata ilegal, hingga membuka usaha kecil seperti toko kelontong yang semestinya menjadi lahan usaha bagi warga lokal.
Pemerintah pun melakukan operasi gabungan bersama Kementerian Investasi untuk menelusuri bentuk-bentuk penyalahgunaan tersebut.
“Ada investor fiktif, kantornya juga fiktif. Modusnya bisa jadi guide, jualan toko kelontong, dan lain sebagainya,” kata Agus.
Sebagai upaya penegakan hukum, pemerintah menggelar operasi Wira Waspada di wilayah Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang. Hasilnya, sebanyak 170 WNA yang kedapatan overstay diamankan dan tengah diproses untuk deportasi.
Sementara itu, di Bali digelar Operasi Bali Becik yang mengamankan 97 WNA. Dari jumlah tersebut, 12 WNA telah terbukti melanggar izin tinggal dan sisanya masih dalam proses pemeriksaan.
Menindaklanjuti fenomena ini, Agus menyebutkan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi pada prosedur pengajuan izin investasi oleh WNA agar tidak menjadi celah bagi pelanggaran hukum.
“Ini akan kita bahas di level kementerian agar pengajuan izin investasi ke depan tidak membuka ruang penyalahgunaan,” tegasnya.
Agus juga mengimbau masyarakat Bali untuk tetap menjaga ketertiban dan menjadi teladan bagi para turis asing. Ia berharap bahwa kearifan lokal Bali yang dikenal dunia bisa memberikan pengaruh positif dan mendorong para pendatang untuk menghormati aturan yang berlaku. HUM/GIT
