MOJOKERTO, Memoindonesia.co.id —Pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing (WNA) bukanlah tanggung jawab tunggal jajaran Imigrasi. Sesuai amanat Undang-Undang Keimigrasian, pengawasan WNA merupakan tanggung jawab bersama seluruh instansi terkait sebagai bagian menjaga kedaulatan negara.
Penegasan ini disampaikan oleh Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Dodi Gunawan Ciptadi, dalam Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kabupaten Mojokerto. Acara tersebut digelar bersama jajaran Forkompinda di salah satu kafe di wilayah Ngoro, Mojokerto, pada Kamis, 8 Mei 2025.
“Timpora adalah wadah kolaborasi antara Imigrasi dan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kepolisian, TNI, hingga instansi pemerintahan lainnya. Sesuai regulasi, Timpora dibentuk di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan untuk bersinergi dalam pengawasan orang asing,” jelas Dodi, yang sebelumnya bertugas sebagai Konsulat Imigrasi di KJRI Johor Bahru, Malaysia.
Dodi menambahkan, pertemuan ini menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menjaga stabilitas nasional melalui pengawasan aktivitas WNA. Sepanjang tahun 2025, pihak Imigrasi telah mengambil tindakan administratif terhadap 47 WNA, salah satunya terkait kasus perdagangan manusia yang kini memasuki tahap penyidikan. Kasus tersebut melibatkan warga negara Nepal dan India, dan saat ini ditangani bersama Kejaksaan Negeri Surabaya.
Menurut Dodi, keberhasilan pengawasan sangat bergantung pada sinergi antarinstansi.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan dukungan dari kepolisian, Kodam, Kodim, serta dinas seperti Disnaker, BKPM, hingga Kementerian Agama untuk menangani persoalan seperti perkawinan campur, mahasiswa asing, dan pengajar asing,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pelaporan keberadaan orang asing, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Keimigrasian. Pemilik hunian seperti hotel, wisma, rumah kost, dan mess perusahaan wajib melaporkan keberadaan tamu asing, karena kelalaian dalam pelaporan memiliki konsekuensi hukum.
Salah satu kendala yang dihadapi di lapangan adalah terbatasnya akses terhadap data WNA di tingkat bawah. Untuk itu, Dodi mengajak para perangkat desa, lurah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas untuk aktif melaporkan keberadaan tamu asing dalam waktu 1×24 jam sejak kedatangan.
“Dengan keterbatasan SDM dan anggaran, forum seperti Timpora sangat penting agar pengawasan bisa menjangkau hingga ke akar masyarakat,” tambahnya. Dodi sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Kasi Dokumen Perjalanan di Kantor Imigrasi Semarang.
Dalam rapat koordinasi tersebut, disepakati pembentukan grup WhatsApp sebagai kanal komunikasi cepat antaranggota Timpora. Selain itu, SK keanggotaan resmi juga telah diterbitkan. Langkah ini diharapkan dapat memangkas birokrasi dan mempercepat respons di lapangan.
Salah satu isu utama yang dibahas dalam rapat adalah penyalahgunaan izin investasi oleh WNA. Banyak ditemukan WNA yang menggunakan skema Penanaman Modal Asing (PMA), namun tidak menjalankan usaha sesuai izin. Bahkan, ditemukan kasus permodalan fiktif.
“Diduga kuat, motif mereka hanyalah untuk mendapatkan izin tinggal. Ini jelas merugikan,” ungkap Dodi, yang juga pernah menjabat sebagai Kasi Penindakan di Kantor Imigrasi Surabaya.
Selain itu, perhatian juga tertuju pada keberadaan pekerja asing ilegal, baik yang bekerja tanpa izin maupun yang menyalahgunakan izin tinggal. Imigrasi, BKPM, dan Disnaker akan terus bekerja sama untuk menekan pelanggaran regulasi ketenagakerjaan.
Menutup rapat, Dodi menghimbau agar perusahaan pengguna tenaga kerja asing bersikap lebih kooperatif. Ia mengingatkan bahwa setiap pelanggaran oleh WNA juga akan berdampak hukum pada penjamin atau pihak pemberi kerja.
“Kami minta perusahaan lebih tertib dan bertanggung jawab. Presiden Prabowo sangat menekankan pentingnya legalitas perizinan, termasuk perizinan orang asing,” tegasnya.
Rapat Koordinasi Timpora ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat pengawasan dan meningkatkan sinergi antarinstansi guna menjaga keamanan serta kedaulatan Indonesia di tengah arus globalisasi. HUM/CAK
