MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Seni Budaya
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Indeks
MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Ekbis
  • Hukum
  • Gaya Hidup
  • Foto
  • Indeks
Search
  • Kategori Berita
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Peristiwa
    • Pendidikan
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Olahraga
    • Religi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Link Terkait
    • Redaksi
    • Tentang Kami
    • Kontak
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Media Siber
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright 2023 - MemoIndonesia.co.id

Ketua Komisi D DPRD Surabaya: Pembangunan SMP Belum Maksimal, Sekolah Gratis Masih Dibutuhkan

Publisher: Admin 2 April 2025 2 Min Read
Share
Ketua Komisi D DPRD Surabaya, dari Fraksi Golkar, Akmarawita Kadir.
Ketua Komisi D DPRD Surabaya, dari Fraksi Golkar, Akmarawita Kadir.
Ad imageAd image

SURABAYA, Memoindonesia.co.id – Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Akmarawita Kadir, menyoroti perkembangan pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam rapat evaluasi Triwulan I bersama Dinas Pendidikan Surabaya yang digelar baru-baru ini.

Akmarawita menegaskan bahwa pembangunan SMP sangat penting untuk mengakomodasi lulusan SD, yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan kapasitas SMP negeri yang tersedia.

“Menurut kami, pembangunan SMP ini sangat krusial. Jumlah SD yang sangat banyak tidak sebanding dengan jumlah SMP yang hanya ada 63 unit. Hal ini menyebabkan banyak siswa tidak terakomodasi. Warga pun mencari sekolah gratis dan yang letaknya dekat dengan rumah, ini menjadi perhatian kami,” ujar politisi Partai Golkar yang mewakili Dapil 5 tersebut pada Rabu, 2 April 2025.

Baca Juga:  Wakil Ketua DPRD Surabaya Mendorong Modernisasi Alat Potong untuk Peningkatan Efisiensi

Ia menjelaskan bahwa dari rencana pembangunan lima SMP baru pada tahun 2025, hanya tiga lokasi yang siap, yakni di Waru Gunung, Medokan Ayu, dan Tambak Wedi. Ketiga sekolah tersebut dibangun di atas lahan milik Pemkot Surabaya. Sementara dua lokasi lainnya, di Lakar Santri dan Jeruk, masih memerlukan evaluasi lebih lanjut.

“Dalam RPJMD 2025, targetnya memang lima SMP, tetapi dua lokasi belum siap. Namun, tiga lokasi lainnya sudah siap, meskipun operasionalnya baru bisa dimulai pada 2026,” jelas Akmarawita.

Selain itu, legislator Partai Golkar ini juga menyoroti efisiensi anggaran di Dinas Pendidikan Surabaya dalam evaluasi tersebut. Ia mengungkapkan bahwa Kepala Dinas Pendidikan memastikan tidak ada pemangkasan anggaran yang signifikan, hanya dilakukan pengaturan ulang untuk kebutuhan listrik, penerangan, dan air.

Baca Juga:  Ini Jawaban Riswanto atas Beredarnya Rekaman Video Mirip Dirinya

“Untuk renovasi SD yang semula direncanakan di 15 titik, kini bertambah menjadi 17 titik. Sedangkan pembangunan SMP mengalami perubahan, dari semula lima titik menjadi hanya tiga titik,” tambahnya, menutup pembicaraan. HUM/CAK 

TAGGED: Akmarawita Kadir, DPRD SURABAYA, Fraksi Golkar, Komisi D, Partai Golkar, Pembangunan SMP, Sekolah Gratis
Share this Article
Facebook Twitter Pinterest Whatsapp Whatsapp Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Wink0
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ad imageAd image

BERITA TERKINI

KPK Tak Tampilkan Tersangka Suap Pajak Jakut Karena Terapkan KUHAP Baru
11 Januari 2026
Menkeu Purbaya Tegaskan Tak Intervensi OTT KPK Pejabat Pajak Jakarta Utara
11 Januari 2026
KPK Sita Uang dan Logam Mulia Rp 6,38 Miliar dari Tersangka Suap Pajak Jakarta Utara
11 Januari 2026
KPK Tetapkan Kepala KPP Madya Jakarta Utara Tersangka Suap Pengurangan Pajak
11 Januari 2026
KPK Ungkap Dugaan Kebocoran Pajak Rp 60 Miliar di KPP Madya Jakarta Utara
11 Januari 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

KPK Tak Tampilkan Tersangka Suap Pajak Jakut Karena Terapkan KUHAP Baru
11 Januari 2026
Menkeu Purbaya Tegaskan Tak Intervensi OTT KPK Pejabat Pajak Jakarta Utara
11 Januari 2026
KPK Sita Uang dan Logam Mulia Rp 6,38 Miliar dari Tersangka Suap Pajak Jakarta Utara
11 Januari 2026
KPK Tetapkan Kepala KPP Madya Jakarta Utara Tersangka Suap Pengurangan Pajak
11 Januari 2026
Ad imageAd image

TERPOPULER

Gunung Semeru Erupsi dengan Letusan Setinggi 700 Meter
9 Januari 2026
Motif Pramugari Gadungan di Jakarta Demi Menyenangkan Hati Orang Tua
9 Januari 2026
Pandji Pragiwaksono Dilaporkan Terkait Dugaan Penistaan Agama
9 Januari 2026
Kasus Pramugari Gadungan di Jakarta Berawal dari Penipuan Janji Masuk Batik Air
9 Januari 2026

Baca Berita Lainnya:

Korupsi

KPK Tak Tampilkan Tersangka Suap Pajak Jakut Karena Terapkan KUHAP Baru

Korupsi

Menkeu Purbaya Tegaskan Tak Intervensi OTT KPK Pejabat Pajak Jakarta Utara

Korupsi

KPK Sita Uang dan Logam Mulia Rp 6,38 Miliar dari Tersangka Suap Pajak Jakarta Utara

Korupsi

KPK Tetapkan Kepala KPP Madya Jakarta Utara Tersangka Suap Pengurangan Pajak

MemoIndonesia.co.id

Memo Indonesia adalah media online yang menyajikan beragam informasi dari seluruh sudut nusantara.

Quick Links
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
About US
  • Kontak
  • Tentang Kami
  • Karir
  • Redaksi

Copyright 2023 – MemoIndonesia.co.id

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?