MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Seni Budaya
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Indeks
MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Ekbis
  • Hukum
  • Gaya Hidup
  • Foto
  • Indeks
Search
  • Kategori Berita
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Peristiwa
    • Pendidikan
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Olahraga
    • Religi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Link Terkait
    • Redaksi
    • Tentang Kami
    • Kontak
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Media Siber
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright 2023 - MemoIndonesia.co.id

KPK Usulkan Koruptor Tak Diberi Makan di Penjara, Novel Baswedan Beri Tanggapan Berbeda

Publisher: Redaktur 20 Maret 2025 2 Min Read
Share
Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan.
Ad imageAd image

JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak mengusulkan hukuman lebih berat bagi para koruptor, salah satunya dengan tidak menyediakan makanan di penjara. Namun, mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan memiliki pandangan berbeda terkait efektivitas hukuman tersebut.

Novel Baswedan menilai bahwa penegakan hukum tidak perlu menggunakan cara-cara yang terkesan unik atau nyentrik. Menurutnya, efektivitas pemberantasan korupsi terletak pada kepastian dan transparansi hukum.

“Penegakan hukum mestinya tidak perlu yang nyentrik-nyentrik,” ujar Novel kepada wartawan, Rabu 19 Maret 2025.

Ia menambahkan bahwa sudah banyak contoh kasus di mana penegakan hukum berhasil ketika dilakukan dengan cepat dan pasti.

Baca Juga:  Dewas KPK Selidiki Dugaan Pelanggaran Etik 2 Pimpinan KPK, Termasuk SYL

“Bila dilakukan dengan segera dan pasti, penegakan hukum akan lebih efektif,” kata Novel.

Menurutnya, transparansi, objektivitas, dan kejujuran dalam proses hukum adalah faktor utama dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Jika hukum ditegakkan secara transparan dan objektif, saya yakin pemberantasan korupsi bisa berhasil,” tegasnya.

Selain itu, Novel menekankan bahwa yang lebih penting adalah bagaimana upaya pemberantasan korupsi dapat menargetkan aktor intelektual di balik kasus-kasus besar serta mengembalikan kerugian keuangan negara.

“Pemberantasan korupsi harus menyentuh aktor intelektualnya dan mampu memulihkan kerugian negara. Itu yang paling utama,” tambahnya.

KPK Dukung Penjara Koruptor di Pulau Terpencil
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengusulkan pembangunan penjara khusus koruptor di pulau terpencil. Usulan ini mendapat dukungan dari Wakil Ketua KPK Johanis Tanak.

Baca Juga:  OTT KPK di Bengkulu, KPU Jelaskan Aturan saat Calon Jadi Tersangka

“Saya setuju jika Presiden membangun penjara di pulau terpencil dan terluar, seperti di sekitar Pulau Buru, untuk para pelaku tindak pidana korupsi,” ujar Tanak pada Selasa 18 Maret 2025.

Namun, menurut Tanak, menempatkan koruptor di penjara terpencil saja tidak cukup. Ia menilai perlu adanya hukuman tambahan, salah satunya adalah pemerintah tidak menyediakan makanan bagi mereka.

“Pemerintah tidak perlu menyediakan makanan. Cukup berikan alat pertanian agar mereka bisa bertani dan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri,” tegasnya. HUM/GIT

TAGGED: hukuman koruptor, koruptor, KPK, Novel Baswedan, pemberantasan korupsi efektif, Penjara, penjara di pulau terpencil, usulan KPK
Share this Article
Facebook Twitter Pinterest Whatsapp Whatsapp Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Wink0
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ad imageAd image

BERITA TERKINI

Tim relawan dan Partai Golkar membagikan bingkisan dari Adela Kanasya di wilayah Gunungsari, Surabaya.
Regenerasi Kepedulian: Adela–Adiel Salurkan 5.000 Bingkisan Lebaran untuk Warga Surabaya–Sidoarjo
16 Maret 2026
Sewa Mobil Dinas Wali Kota Samarinda Rp 160 Juta Per Bulan Jadi Sorotan
16 Maret 2026
MK Tolak Gugatan Roy Suryo, dr Tifa, dan Rismon Sianipar Uji KUHP dan UU ITE
16 Maret 2026
KPK Bongkar Isi Goodie Bag Uang THR Bupati Cilacap Rp 20 Juta hingga Rp 100 Juta
16 Maret 2026
KPK Ungkap Kadis di Cilacap Pinjam Uang Demi Penuhi Permintaan THR Bupati Syamsul
16 Maret 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

Sewa Mobil Dinas Wali Kota Samarinda Rp 160 Juta Per Bulan Jadi Sorotan
16 Maret 2026
MK Tolak Gugatan Roy Suryo, dr Tifa, dan Rismon Sianipar Uji KUHP dan UU ITE
16 Maret 2026
KPK Ungkap Kadis di Cilacap Pinjam Uang Demi Penuhi Permintaan THR Bupati Syamsul
16 Maret 2026
Polisi Tegaskan Foto Pelaku Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS di Medsos Hasil AI
16 Maret 2026
Ad imageAd image

Baca Berita Lainnya:

Tim relawan dan Partai Golkar membagikan bingkisan dari Adela Kanasya di wilayah Gunungsari, Surabaya.
Jawa Timur

Regenerasi Kepedulian: Adela–Adiel Salurkan 5.000 Bingkisan Lebaran untuk Warga Surabaya–Sidoarjo

Kalimantan Timur

Sewa Mobil Dinas Wali Kota Samarinda Rp 160 Juta Per Bulan Jadi Sorotan

Hukum

MK Tolak Gugatan Roy Suryo, dr Tifa, dan Rismon Sianipar Uji KUHP dan UU ITE

Korupsi

KPK Bongkar Isi Goodie Bag Uang THR Bupati Cilacap Rp 20 Juta hingga Rp 100 Juta

MemoIndonesia.co.id

Memo Indonesia adalah media online yang menyajikan beragam informasi dari seluruh sudut nusantara.

Quick Links
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
About US
  • Kontak
  • Tentang Kami
  • Karir
  • Redaksi

Copyright 2023 – MemoIndonesia.co.id

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?