MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Seni Budaya
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Indeks
MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Ekbis
  • Hukum
  • Gaya Hidup
  • Foto
  • Indeks
Search
  • Kategori Berita
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Peristiwa
    • Pendidikan
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Olahraga
    • Religi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Link Terkait
    • Redaksi
    • Tentang Kami
    • Kontak
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Media Siber
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright 2023 - MemoIndonesia.co.id

Jangan Sembarangan Gadaikan Mobil Kredit, Penjara Menanti, Leasing Imbau Kreditur Hati-Hati

Publisher: Admin 11 Februari 2025 3 Min Read
Share
Ilustrasi
Ad imageAd image

MADIUN, Memoindonesia.co.id – Jangan senaknya menggadaikan mobil yang masih dalam masa kredit jika tak mau berurusan dengan hukum. Gegara menggadaikan mobil yang masih diangsur, seorang warga harus dijatuhi hukuman penjara 1 tahun dan denda Rp20 juta.

Kejadian ini menimpa Samsul Gozi (SG), warga yang tinggal di Jalan Beringin, Kwangsen Jiwan, Madiun. Kini terpidana SG harus mendekam di Lapas Madiun, yang belakangan dihantui rasa penyesalan.

Kasus ini bermula ketika SG mengajukan kredit mobil Daihatsu Great Xenia di leasing ACC Kediri dengan tenor 60 bulan. Namun, sejak angsuran ke-29, SG mulai mangkir dalam pembayaran.

Tim ACC Kediri kemudian melakukan berbagai upaya penagihan, seperti melalui telepon, surat peringatan (1, 2, dan 3), serta kunjungan langsung ke alamat SG.

Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil, dan ternyata mobil yang masih dalam kredit tersebut sudah digadaikan kepada pihak lain.

Akibat ulah SG, ACC Kediri mengalami kerugian ratusan juta rupiah dan akhirnya melaporkan kasus ini ke Polres Madiun Kota pada 20 Oktober 2023. Sidang pertama berlangsung pada 10 Desember 2024 di Pengadilan Negeri Madiun.

Dalam sidang, Jaksa Penuntut Umum mendakwa SG dengan Pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dengan ancaman hukuman pidana 2 tahun penjara. SG mengakui bahwa mobil tersebut telah dipindahtangankan ke orang lain. Meskipun berusaha mencari, upaya tersebut gagal.

Pada 20 Januari 2025, Pengadilan Negeri Madiun menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun kepada SG serta denda sebesar Rp 20 juta. Jika denda tidak dibayar, SG akan menjalani hukuman kurungan tambahan selama 1 bulan.

Menanggapi kasus ini, Branch Manager ACC Kediri, Wandi Gumilar, menegaskan bahwa tindakan menggadaikan kendaraan yang masih dalam masa kredit merupakan pelanggaran hukum.

“Menggadaikan kendaraan yang masih dalam cicilan merupakan pelanggaran terhadap UU Jaminan Fidusia, sesuai dengan Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

“Pasal tersebut menyatakan bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 50 juta,” ungkap Wandi.

Wandi juga mengimbau kepada seluruh pelanggan ACC yang menghadapi kesulitan dalam pembayaran angsuran untuk segera mengunjungi kantor cabang ACC terdekat agar dapat mencari solusi yang terbaik dan menghindari risiko hukum.

“Pelanggan ACC yang mengalami kesulitan pembayaran dapat langsung mengunjungi kantor cabang ACC terdekat untuk mencari solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak,” tambahnya. HUM/CAK

TAGGED: ACC, Daihatsu Great Xenia, Gadaikan Mobil Kredit, Jaminan Fidusia, Pengadilan Negeri Madiun, Penjara Menanti, Polres Madiun Kota, Wandi Gumilar
Share this Article
Facebook Twitter Pinterest Whatsapp Whatsapp Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Wink0
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ad imageAd image

BERITA TERKINI

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Jatim, Haris Sukamto
Jawa Timur Tuntaskan 100 Persen Pendaftaran Koperasi Merah Putih, Semua Desa Resmi Terdaftar di SABH
1 Juli 2025
Kader PDIP Surabaya Achmad Hidayat memberikan sambutan pada pendirian Posko PDI Perjuangan yang diinisiasi Anis Marsella.
Kader PDIP Surabaya Dukung Megawati Soekarnoputri Dikukuhkan Lagi dalam Kongres Ke-VI PDI Perjuangan
1 Juli 2025
Nurhadi Langsung Ditangkap Lagi Usai Bebas: KPK Ungkap Alasan dan Kasus TPPU yang Mengintai
1 Juli 2025
Bobby Nasution Nonaktifkan Kadis PUPR Sumut yang Terkena OTT KPK, Tegaskan Tak Ada Bantuan Hukum
1 Juli 2025
Gubernur Bobby Siap Penuhi Panggilan KPK, Buka-bukaan Soal Aliran Dana Korupsi Kadis PUPR Sumut
1 Juli 2025
Ad imageAd image

NASIONAL

Nurhadi Langsung Ditangkap Lagi Usai Bebas: KPK Ungkap Alasan dan Kasus TPPU yang Mengintai
1 Juli 2025
Bobby Nasution Nonaktifkan Kadis PUPR Sumut yang Terkena OTT KPK, Tegaskan Tak Ada Bantuan Hukum
1 Juli 2025
Gubernur Bobby Siap Penuhi Panggilan KPK, Buka-bukaan Soal Aliran Dana Korupsi Kadis PUPR Sumut
1 Juli 2025
Gubernur Bobby Tak Sadar Mobil Kontraktor Korupsi Tepat di Depannya
1 Juli 2025
Ad imageAd image

TERPOPULER

Hoaks: Jokowi Kritis dan Dilarikan ke Rumah Sakit, Cek Fakta Sebenarnya!
29 Juni 2025
Komisi X DPR Desak Investigasi Tuntas Dugaan Joki Seleksi Masuk UI
30 Juni 2025
Richard, George Handiwiyanto, dan Billy yang tergabung dalam Handiwiyanto Law Office (HLO).
“Handiwiyanto Law Office: Dari Daerah, Mendobrak Peta Hukum Nasional”
30 Juni 2025
Keluhan Jalan Rusak Jadi Kunci OTT KPK: Kadis PUPR Sumut Ditangkap karena Atur Proyek Miliaran
30 Juni 2025

Baca Berita Lainnya:

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Jatim, Haris Sukamto
Headlines

Jawa Timur Tuntaskan 100 Persen Pendaftaran Koperasi Merah Putih, Semua Desa Resmi Terdaftar di SABH

Kader PDIP Surabaya Achmad Hidayat memberikan sambutan pada pendirian Posko PDI Perjuangan yang diinisiasi Anis Marsella.
Politik

Kader PDIP Surabaya Dukung Megawati Soekarnoputri Dikukuhkan Lagi dalam Kongres Ke-VI PDI Perjuangan

Hukum

Nurhadi Langsung Ditangkap Lagi Usai Bebas: KPK Ungkap Alasan dan Kasus TPPU yang Mengintai

Hukum

Bobby Nasution Nonaktifkan Kadis PUPR Sumut yang Terkena OTT KPK, Tegaskan Tak Ada Bantuan Hukum

MemoIndonesia.co.id

Memo Indonesia adalah media online yang menyajikan beragam informasi dari seluruh sudut nusantara.

Quick Links
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
About US
  • Kontak
  • Tentang Kami
  • Karir
  • Redaksi

Copyright 2023 – MemoIndonesia.co.id

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?