YOGYAKARTA, Memoindonesia.co.id – Diskusi produktif menyoroti upaya percepatan sertifikasi tanah wakaf Muhammadiyah dan pembenahan sistem tata guna tanah yang lebih berkeadilan digelar di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Yogyakarta, Rabu, 18 Desember 2024.
Hadir sebagai narasumber, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Ikut mendampingi menteri, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir bersama Menteri BPN Nusron bertemu dan bertukar pikiran untuk mencarikan ssolus. Nusron Wahid menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan Muhammadiyah.
“Kami berdiskusi soal peningkatan pelayanan, khususnya sertipikasi wakaf untuk mendukung aset-aset Muhammadiyah yang dipakai untuk kemaslahatan umat,” ujar Menteri Nusron.
Lanjutnya, dalam pertemuan ini juga membahas sistem distribusi tanah yang mencerminkan keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan ekonomi.
Menurutnya, sejauh ini Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi masyarakat besar yang paling rapi dalam pengelolaan aset-asetnya.
Untuk itu, Kementerian ATR/BPN akan mendukung agar seluruh aset Muhammadiyah, baik wakaf maupun hak kepemilikan lainnya dapat tersertipikat seluruhnya.
Tak hanya melakukan pertemuan, Menteri ATR/Kepala BPN juga menyerahkan lima sertfikat tanah wakaf kepada Muhammadiyah. Kelima sertipikat itu merupakan hasil legalisasi atas aset-aset Muhammadiyah yang ada di D. I. Yogyakarta.
Ketua Umum Muhammadiyah, Haedar Nashir menyambut baik langkah progresif pemerintah yang diamanatkan kepada Kementerian ATR/BPN.
“Muhammadiyah mendukung penuh kebijakan agraria yang berbasis keadilan dan pemerataan, mengingat aset-aset tanah kami digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kami berharap kebijakan ini membawa manfaat besar untuk bangsa, bukan hanya untuk kelompok tertentu,” ujar Haedar.
Pertemuan dengan Muhammadiyah mencerminkan sinergi pemerintah dan organisasi masyarakat dalam mewujudkan pemerataan akses tanah yang berkeadilan.
Tentunya dengan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam reformasi agraria demi kesejahteraan rakyat Indonesia.
Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN pada kegiatan ini, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar.
Hadir juga Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; serta Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi D. I. Yogyakarta, Suwito. Pertemuan ini juga dihadiri jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah. HUM/CAK
