MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Seni Budaya
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Indeks
MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Ekbis
  • Hukum
  • Gaya Hidup
  • Foto
  • Indeks
Search
  • Kategori Berita
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Peristiwa
    • Pendidikan
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Olahraga
    • Religi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Link Terkait
    • Redaksi
    • Tentang Kami
    • Kontak
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Media Siber
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright 2023 - MemoIndonesia.co.id

Sindir KPK OTT, MAKI Tantang Ungkap Kasus ‘Big Fish’

Publisher: Redaktur 8 Oktober 2024 2 Min Read
Share
Koordinator MAKI Boyamin Saiman.
Ad imageAd image

JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyindir KPK yang ‘buka puasa’ setelah 8 bulan tak kunjung menggelar operasi tangkap tangan (OTT). MAKI menganggap OTT dilakukan supaya KPK terlihat sibuk menjelang berakhirnya masa jabatan.

“Saya melihatnya supaya dianggap kerja saja,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Senin 7 Oktober 2024.

Boyamin lantas menyinggung hasil survei kepercayaan publik terhadap KPK yang berada di urutan buncit hingga KPK yang selalu blunder dalam menyikapi isu dugaan gratifikasi jet pribadi Ketum PSI Kaesang Pangarep.

Menurutnya, OTT adalah cara untuk mengobati kinerja buruk KPK.

“Jadi mau nggak mau biar dianggap kerja KPK OTT. Tadinya Pak Alex menganggap ini hanya hiburan dan tak ingin OTT, akhirnya OTT lagi,” ujarnya.

Baca Juga:  Kritik ICW-MAKI ke KPK Usai Mobil Masiku Ditemukan Terparkir di Thamrin Residence

Boyamin memandang semestinya OTT bisa dilakukan setiap saat. Dia lantas mengibaratkan OTT bagai berburu di dalam kebun binatang.

“Karena apa? Kalau OTT ini dilakukan sebenarnya setiap hari bisa. Karena istilahnya berburu di kebun binatang, pasti dapat lah,” ujarnya.

“Saya menilai semata-mata KPK mau berakhir masa jabatan, rankingnya jelek, kemudian blunder-blunder terus maka mau nggak mau harus ada ‘obat penawar rindu’. Maka melakukan OTT. Anggap saja OTT ini lumayan, gubernur. Jadi bukan bupati walkot lagi,” tambahnya.

Meski begitu, Boyamin tetap mendukung langkah KPK yang melakukan OTT di Kalsel. Boyamin menantang KPK mengungkap kasus besar atau big fish.

Baca Juga:  Jawaban KPK ke Kubu Hasto yang Tuding Framing Eks Kantor Febri Diansyah

“Kalau sekadar kepala daerah sebagai bentuk dianggap kerja karena takut. Saya dorong KPK lebih menghajar ikan besar,” ucapnya.

“Sekarang sisa-sisa 2 bulan ini boleh lah, kalau mau nunjukin prestasi harus big fish. Ikan besar,” lanjutnya. HUM/GIT

TAGGED: Big Fish, Boyamin Saiman, bupati, gubernur, Kalimantan Selatan, Kalsel, Koordinator MAKI, KPK, OTT, wali kota, walkot
Share this Article
Facebook Twitter Pinterest Whatsapp Whatsapp Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Wink0
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ad imageAd image

BERITA TERKINI

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur, Asep Heri, secara resmi mengambil sumpah dan melantik Anggota Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah (MPPD),
Kakanwil Asep Heri Lantik MPPD se-Jawa Timur, Tegaskan Pengawasan dan Etika PPAT
5 Februari 2026
Bareskrim Tetapkan Tiga Tersangka Dugaan Kejahatan Pasar Modal PT Minna Padi
5 Februari 2026
KPK Pastikan OTT di Jakarta Berbeda Kasus dengan OTT Restitusi Pajak di Banjarmasin
5 Februari 2026
Menkeu Purbaya Tegaskan Tak Intervensi OTT KPK terhadap Pajak dan Bea Cukai
5 Februari 2026
MAKI Dorong Menkeu Purbaya Bersih-bersih Pajak dan Bea Cukai Usai OTT KPK
5 Februari 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

Bareskrim Tetapkan Tiga Tersangka Dugaan Kejahatan Pasar Modal PT Minna Padi
5 Februari 2026
KPK Pastikan OTT di Jakarta Berbeda Kasus dengan OTT Restitusi Pajak di Banjarmasin
5 Februari 2026
Menkeu Purbaya Tegaskan Tak Intervensi OTT KPK terhadap Pajak dan Bea Cukai
5 Februari 2026
MAKI Dorong Menkeu Purbaya Bersih-bersih Pajak dan Bea Cukai Usai OTT KPK
5 Februari 2026
Ad imageAd image

TERPOPULER

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Agus Winarto bersama petugas Angkasa Pura dan TNI AL menggelar rilis di aula Kantor Imigrasi Surabaya.
Dibekuk di Udara, WNA China Mencuri di Kabin Pesawat Dideportasi Petugas Imigrasi Surabaya
4 Februari 2026
Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Menarik Perhatian Gedung Putih
3 Februari 2026
Bareskrim Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Saham PIPA PT MML
4 Februari 2026
Polisi Selidiki Asal-usul Whip Pink di Apartemen Lula Lahfah
3 Februari 2026

Baca Berita Lainnya:

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur, Asep Heri, secara resmi mengambil sumpah dan melantik Anggota Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah (MPPD),
Pertanahan

Kakanwil Asep Heri Lantik MPPD se-Jawa Timur, Tegaskan Pengawasan dan Etika PPAT

Bareskrim

Bareskrim Tetapkan Tiga Tersangka Dugaan Kejahatan Pasar Modal PT Minna Padi

Korupsi

KPK Pastikan OTT di Jakarta Berbeda Kasus dengan OTT Restitusi Pajak di Banjarmasin

Korupsi

Menkeu Purbaya Tegaskan Tak Intervensi OTT KPK terhadap Pajak dan Bea Cukai

MemoIndonesia.co.id

Memo Indonesia adalah media online yang menyajikan beragam informasi dari seluruh sudut nusantara.

Quick Links
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
About US
  • Kontak
  • Tentang Kami
  • Karir
  • Redaksi

Copyright 2023 – MemoIndonesia.co.id

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?