MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Seni Budaya
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Indeks
MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Ekbis
  • Hukum
  • Gaya Hidup
  • Foto
  • Indeks
Search
  • Kategori Berita
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Peristiwa
    • Pendidikan
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Olahraga
    • Religi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Link Terkait
    • Redaksi
    • Tentang Kami
    • Kontak
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Media Siber
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright 2023 - MemoIndonesia.co.id

Sindir KPK OTT, MAKI Tantang Ungkap Kasus ‘Big Fish’

Publisher: Redaktur 8 Oktober 2024 2 Min Read
Share
Koordinator MAKI Boyamin Saiman.
Ad imageAd image

JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyindir KPK yang ‘buka puasa’ setelah 8 bulan tak kunjung menggelar operasi tangkap tangan (OTT). MAKI menganggap OTT dilakukan supaya KPK terlihat sibuk menjelang berakhirnya masa jabatan.

“Saya melihatnya supaya dianggap kerja saja,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Senin 7 Oktober 2024.

Boyamin lantas menyinggung hasil survei kepercayaan publik terhadap KPK yang berada di urutan buncit hingga KPK yang selalu blunder dalam menyikapi isu dugaan gratifikasi jet pribadi Ketum PSI Kaesang Pangarep.

Menurutnya, OTT adalah cara untuk mengobati kinerja buruk KPK.

“Jadi mau nggak mau biar dianggap kerja KPK OTT. Tadinya Pak Alex menganggap ini hanya hiburan dan tak ingin OTT, akhirnya OTT lagi,” ujarnya.

Baca Juga:  KPK Dorong Masyarakat Laporkan Anomali Harta Pejabat di LHKPN

Boyamin memandang semestinya OTT bisa dilakukan setiap saat. Dia lantas mengibaratkan OTT bagai berburu di dalam kebun binatang.

“Karena apa? Kalau OTT ini dilakukan sebenarnya setiap hari bisa. Karena istilahnya berburu di kebun binatang, pasti dapat lah,” ujarnya.

“Saya menilai semata-mata KPK mau berakhir masa jabatan, rankingnya jelek, kemudian blunder-blunder terus maka mau nggak mau harus ada ‘obat penawar rindu’. Maka melakukan OTT. Anggap saja OTT ini lumayan, gubernur. Jadi bukan bupati walkot lagi,” tambahnya.

Meski begitu, Boyamin tetap mendukung langkah KPK yang melakukan OTT di Kalsel. Boyamin menantang KPK mengungkap kasus besar atau big fish.

Baca Juga:  Dirjen Imigrasi Perpanjang Pencegahan Firli Bahuri ke Luar Negeri

“Kalau sekadar kepala daerah sebagai bentuk dianggap kerja karena takut. Saya dorong KPK lebih menghajar ikan besar,” ucapnya.

“Sekarang sisa-sisa 2 bulan ini boleh lah, kalau mau nunjukin prestasi harus big fish. Ikan besar,” lanjutnya. HUM/GIT

TAGGED: Big Fish, Boyamin Saiman, bupati, gubernur, Kalimantan Selatan, Kalsel, Koordinator MAKI, KPK, OTT, wali kota, walkot
Share this Article
Facebook Twitter Pinterest Whatsapp Whatsapp Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Wink0
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ad imageAd image

BERITA TERKINI

Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Ditjen Imigrasi, Eko Budianto (kanan), menyaksikan Direktur Konsuler Kementerian Luar Negeri, Akio Tamala, menandatangani kerja sama pilot project nasional pengambilan data biometrik paspor dinas.
Surabaya Jadi Titik Awal Reformasi Paspor Dinas, Imigrasi Tancap Gas Integrasikan Biometrik Nasional
20 Februari 2026
Bareskrim Geledah Toko Emas di Nganjuk, Usut TPPU Tambang Ilegal Rp 25,8 Triliun
20 Februari 2026
KPK Lantik Enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Tessa Mahardika Jadi Direktur Penyelidikan
20 Februari 2026
Sidang Etik Pecat Eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Kasus Narkotika
20 Februari 2026
Polri Rutin Tes Urine Anggota Usai Kasus Narkoba AKBP Didik Dipecat
20 Februari 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Ditjen Imigrasi, Eko Budianto (kanan), menyaksikan Direktur Konsuler Kementerian Luar Negeri, Akio Tamala, menandatangani kerja sama pilot project nasional pengambilan data biometrik paspor dinas.
Surabaya Jadi Titik Awal Reformasi Paspor Dinas, Imigrasi Tancap Gas Integrasikan Biometrik Nasional
20 Februari 2026
Bareskrim Geledah Toko Emas di Nganjuk, Usut TPPU Tambang Ilegal Rp 25,8 Triliun
20 Februari 2026
KPK Lantik Enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Tessa Mahardika Jadi Direktur Penyelidikan
20 Februari 2026
Sidang Etik Pecat Eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Kasus Narkotika
20 Februari 2026
Ad imageAd image

Baca Berita Lainnya:

Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Ditjen Imigrasi, Eko Budianto (kanan), menyaksikan Direktur Konsuler Kementerian Luar Negeri, Akio Tamala, menandatangani kerja sama pilot project nasional pengambilan data biometrik paspor dinas.
Imigrasi

Surabaya Jadi Titik Awal Reformasi Paspor Dinas, Imigrasi Tancap Gas Integrasikan Biometrik Nasional

Bareskrim

Bareskrim Geledah Toko Emas di Nganjuk, Usut TPPU Tambang Ilegal Rp 25,8 Triliun

Korupsi

KPK Lantik Enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Tessa Mahardika Jadi Direktur Penyelidikan

Hukum

Sidang Etik Pecat Eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Kasus Narkotika

MemoIndonesia.co.id

Memo Indonesia adalah media online yang menyajikan beragam informasi dari seluruh sudut nusantara.

Quick Links
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
About US
  • Kontak
  • Tentang Kami
  • Karir
  • Redaksi

Copyright 2023 – MemoIndonesia.co.id

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?