JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Heboh jutaan data nomor pokok wajib pajak (NPWP) diduga bocor oleh hacker atau peretas yang pernah viral yakni Bjorka. Data bocor itu termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta dua anaknya Gibran Rakabuming, Kaesang Pangarep, hingga Menkeu Sri Mulyani. Jokowi langsung memberikan instruksi terkait hal ini.
Bocornya data NPWP ini ramai di media sosial X. Informasi awal mengenai hal itu sebelumnya disampaikan Teguh Aprianto melalui akun X (dulu Twitter) @secgron. Ia menyebut sejumlah tokoh lain yang datanya turut bocor yakni Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Teguh, yang merupakan Pendiri Ethical Hacker Indonesia, komunitas yang melawan kejahatan siber, menampilkan tangkapan layar yang diduga berisi data NPWP. Teguh mengatakan ada 6 juta data NPWP yang diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta.
“Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor handphone, e-mail, dan lain-lain. NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani, dan menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku,” cuit Teguh di X. Teguh sudah mempersilakan detikcom untuk mengutip cuitannya tersebut.
Cuitan itu ramai direspons di X. Salah satu yang merespons termasuk @CCICPolri yang merupakan akun X resmi Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
“Halo sobat siber. Terima kasih atas informasinya. Kami akan melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap kasus yang dimaksud,” tulis @CCICPolri.
Meski begitu, kepastian mengenai benar tidaknya 6 juta data NPWP itu hingga saat ini masih belum jelas. Proses penelusuran masih terus dilakukan.
Jokowi Beri Instruksi ke Kemenkominfo hingga BSSN
Jokowi turut merespons dugaan kebocoran data NPWP ini. Ia memerintahkan Kementerian Kominfo hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan mitigasi sesegera mungkin.
“Ya saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kemenkeu untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya,” kata Jokowi di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis 19 September 2024.
Jokowi mengatakan peristiwa peretasan ini juga terjadi di negara lain. Ia lantas mengungkap kemungkinan penyebab kebocoran data mulai dari keteledoran password hingga faktor penyimpanan data di banyak tempat.
“Dan peristiwa seperti ini kan juga terjadi di negara-negara lain yang semua data itu mungkin karena keteledoran password. Bisa terjadi karena penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat-tempat yang berbeda, bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker,” ujarnya.
Sri Mulyani Perintahkan Jajaran untuk Cek
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku sudah memerintahkan jajarannya untuk mengecek. Dia menjanjikan akan ada penjelasan terkait hal ini.
“Kita sedang… Saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak ke Kemenkeu untuk lakukan evaluasi terhadap persoalannya. Nanti akan disampaikan penjelasannya ya oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya,” kata Sri Mulyani di DPR setelah mengikuti rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, Selasa 17 September 2024.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kementerian Keuangan, Dwi Astuti mengatakan pihaknya sedang melakukan pendalaman terkait kasus tersebut.
“Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman,” kata Dwi dalam pernyataan resmi, Rabu 18 September 2024. HUM/GIT
